Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tetdakwa Antonius Ari Saputro duduj dikursi pesakitan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kasus korupsi pengadaan kapal floating dock crane di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 61 miliar dengan terdakwa Antonius Ari Saputra, memasuki sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya.

"Hari ini agenda pembacaan tuntutan, silahkan penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya," ucap, Ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dikutip memojatim saat membuka persidangan di ruang cakra hari Rabu (31/7) saat membuka persidangan.

Sementara dalam surat tuntutan Kejati Jatim yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hambali dan Arif Usman menyatakan terdakwa Antonius Ari Saputra telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama sama dengan terdakwa Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 

Perbuatan terdakwa Antonius Ari Saputra dinyatakan telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Ari Saputra dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan," terang JPU Rahmat Hambali saat membacakan surat tuntutan. 

Masih kata jaksa, terdakwa Antonius Ari Saputro juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. 

Selain itu, Presiden Direktur PT A&C Trading Network PTE,Ltd di Singapura selaku rekanan PT DPS juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 61 miliar lebih. 

"Jika tidak dibayar paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ungkap Jaksa Rahmat Hambali. 

Atas surat tuntutan tersebut, Ketua majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana meminta agar terdakwa dan tim penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan dalam waktu 7 hari kedepan.

"Putusannya tanggal 14 Agustus, gak bisa mundur lagi," pungkas hakim Cokorda Gede Arthana sembari menutup persidangan. 

Jadi total hukuman yang dibacakan jaksa dalam amar tuntutan atas terdakwa Antonius Ari Saputro adalah 28 tahun, yang terdiri dari tuntutan badan, tuntutan denda dan tuntutan pembayaran uang pengganti. 

Diketahui Kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) seusai muncul laporan BPK menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 63 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp 100 miliar atas proyek pengadaan kapan jenis floating dock creane pada tahun 2016 lalu. 

Dalam proses pengadaan kapal tersebut telah melalui lelang dan juga disebutkan bahwa pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas dari negara Eropa. Namun, saat dibawa ke Indonesia kapal tersebut tenggelam dalam perjalanannya. Dari sini muncul dugaan bahwa ada spefikasi yang salah dalam pengadaan tersebut. (arief)

Posting Komentar