Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc, Sugito saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Surabaya-Memo. Anggota DPRD Kota Surabaya Sugito ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2016. Penetapan Sugito sebagai tersangka setelah menjalani rangkaian pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada hari Kamis (27/6).

Politisi Partai Hanura Sugito diperiksa diruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak sejak pukul 09:00 wib pagi hingga pukul 16:00 wib sore dari hasil pengembangan terdakwa Agus Setiawan Tjong. Sugito terbukti berperan aktif dalam perkara korupsi dana hibah yang merugikan uang negara Rp 4,9 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Kejari) Rachmat Supriady menyampaikan, penetapan Sugito sebagai tersangka setelah pihaknya mendapatkan lebih dari dua alat bukti hasil pengembangan dari terdakwa Agus Setiawan Tjong yang perkaranya sudah masuk tahap penuntutan.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sugito, penyidik mendapatkan lebih dari dua alat bukti, sehingga penyidik menetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan terdakwa Agus Setiawan Tjong yang perkaranya dalam tahap penuntutan," tutur, Rachmat Supriady pada sejumlah media.

Rachmat juga menambahkan, dalam perkara ini Sugito bakal dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan sebelumnya, bahwa dalam sidang kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya Jaksa menghadirkan saksi ahli BPK Provinsi Jatim menyebut kasus dana hibah ini bukan atas timbulnya kerugian negara, melainkan terdapat Tiga penyimpangan pada prisesnya.

Penyimpangan pertama terkait permohonan proposal yang tidak dibuat oleh pemohon yakni, (RT/RW) melainkan dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong melalui tim marketing nya, sehingga barang-barang yang didapat oleh pemohon tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Sementara penyimpangan kedua, terjadi karena tidak adanya evaluasi atas proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya, baik evaluasi oleh anggota DPRD Surabaya maupun dari Pihak Pemkot Surabaya terkait harga satuan barang maupun kebutuhan masyarakat.

Sedangkan penyimpangan ketiga dalam kasus Jasmas ini adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dianggap BPK tidak sesuai dengan keadaan barang sebagaimana mestinya.

Untuk diketahui, keterangan ahli BPK ini merupakan keterangan yang terakhir atas pembuktian kasus Jasmas dalam persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penunutut Umum (JPU). Sebelumnya, total saksi yang dihadirkan dalam persidangan Jasmas ini sebanyak 21 orang. Mereka terdiri dari 6 anggota DPRD Surabaya yakni, Darmawan (Aden), Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy dan Sugito. Selanjutnya saksi dari 12 penerima dana hibah terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT serta 3 pegawai terdakwa Agus Setiawan Tjong yang berperan sebagai marketing Jasmas.

Sementara dalam proses persidangannya perkara kasus korupsi dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya Majelis Hakim mencium adanya keterlibatan sejumlah anggota DPRD Surabaya dan pejabat Pemkot Surabaya dalam kasus tersebut dan meminta Jaksa untuk mendalami peran anggota DPRD Surabaya dan pejabat Pemkot Surabaya terkait pencairan dana Jasmas. (Arief)

Posting Komentar