Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc, terdakwa Korupsi Jasmas Pemkot Surabaya, Agus Setiawan Tjong. (Arief,memojatim) 

Sidoarjo-Memo. Agus Setiawan Tjong, terdakwa kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang dikucurkan untuk pengadaan barang dalam proyek jasmas bersikukuh tidak merugikan keuangan negara, sebagaimana dalam hasil  audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

"Justru saya rugi dalam proyek jasmas ini. Nanti akan saya datangkan akuntan publik, agar semua gamblang dari mana dasar penghitungan BPK,"ujarnya saat dikonfirmasi disel tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, hari Senin (10/6). 

Tak hanya akuntan publik, Pria yang akrab disapa Tjong ini juga telah menyiapkan 38 saksi yang akan meringankan posisinya dalam kasus korupsi Jasmas ini. 

"Saya sudah surati 38 orang untuk menjadi saksi meringankan.Yang pasti mereka adalah orang yang tidak dihadirkan jaksa dalam persidangan,"kata Tjong. 

Sementara saat ditanya apakah akan menghadirkan ahli meringankan dalam kasusnya, Tjong mengaku akan mendatangkan beberapa ahli. 

"Salah satunya tadi, Akuntan publik dan ahli hukum pidana korupsi,"pungkasnya. 

Untuk diketahui, Persidangan kasus Jasmas hari ini batal digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya lantaran 8 orang saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa Agus Setiawan Tjong.

Sebelumnya, terdakwa Agus Setiawan Tjong telah menghadirkan 2 orang saksi meringankan, yakni Agus Rahmat Yamin dan Suni. Keduanya merupakan ketua RT diwilayah Keluaran Bongkaran. 

Namun, dua saksi yang digadang-gadang untuk meringankan posisi terdakwa Agus Setiawan Tjong justru berbalik menyudutkan, dengan mengungkap peran terdakwa Agus Setiawan Tjong dalam kasus korupsi Jasmas ini.

Sementara pada sidang sebelumnya, kasus korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya yang merugikan uang negara miliaran rupiah, Hakim juga mencurigai adanya keterlibatan sejumlah anggota DPRD dan Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut mulai disinggung oleh Hakim Anggota, Andreano.

Untuk membuktikan kecurigaan keterlibatan dalam kasus ini, hakim Andreano pun meminta Kejari Tanjung Perak melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendalami peran dari para oknum enam anggota DPRD Surabaya dan Pejabat Pemkot Surabaya terkait pencairan dana Jasmas tersebut.(arief)

Posting Komentar