Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc sidang terdakwa korupsi koperasi tani ketajek Kabupaten Jember. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang korupsi Koperasi Tani Ketajek Makmur yang mengakibatkan pemerintah mengalami kerugian belasan miliaran rupiah atas terdakwa Choirul Suparjo sebagai Kepala Koperasi dan Sutomo sebagai Bendahara pada hari Kamis (9/5) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumartiningsih menuntut terdakwa yakni, Choirul Suparjo dituntut 5 tahun denda Rp 100 juta subsider dua bulan dan uang pengganti sebesar Rp 11 miliar subsider dua tahun.

Untuk terdakwa Sutomo sebagai Bendahara jaksa menuntut 1 tahun enam bulan denda Rp 50 juta subsider dua bulan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya atas tuntutan jaksa, M Nuril Kuasa Hukum terdakwa menyampaikan bahwa, dakwaan dan tuntutan JPU salah. Karena pihaknya menilai, timbulnya hak dan kewajiban itu berdasarkan perjanjian antara Choirul Suparjo selaku Kepala Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Ir. Jatmiko sebagai Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Pemkab Jember.

Kemudian perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh Direktur (PDP) Jatmiko, sehingga kemudian hak dan kewajiban itu ternilai dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Namun masih lanjut Nuril, seandainya perjanjian itu dianggap berlaku maka tidak memenuhi sebuah klousul dalam perjanjian maka itu disebut wan prestasi.

"Perjanjian itu tidak memenuhi klousul maka, itu disebut wan prestasi,"kata, M Nuril pada memojatim hari Jumat (10/5) disela-sela usai persidangannya.

Namun, di waktu yang berbeda Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Herdian Rahardi menanggapi pernyataan kuasa hukum terdakwa menyatakan, kedua terdakwa masing-masing punya peran yang berbeda. Terdakwa Choirul Suparjo selain pengepul juga pengelola semua uang, sementara Sutomo berperan menarik uang dari orang-orang untuk dapat hak garap. Jadi Koperasi Tani Ketajek Makmur dipakai alat atau sarana oleh Suparjo untuk mengeruk keuntungan pribadi dan terdakwa sendiri tidak bisa membuktikan alur uang tersebut kepada pihak-pihak lain maupun untuk kegiatan apa saja.

"Terdakwa tidak bisa membuktikan kemana alur uang tersebut, kepada pihak-pihak lain maupun untuk kegiatan apa saja,"terang, Kasi Pidsus Herdian Rahardi.

Masih lanjut Kasi Pidsus, dari nilai kerugian uang negara sebesar Rp 11 miliar hanya yang terungkap pembelian Heksavator dan Truck oleh terdakwa Choirul Suparjo tanpa melibatkan pengurus koperasi yang lain.

"Saat ini Heksavator dan Truck kami sita, sebagai upaya pemulihan atas kerugian uang negara,"tutur, Herdian.

Prihal pernyataan kuasa hukum terdakwa, Herdian menambahkan, kita tidak setuju karena obyek perjanjian adalah aset Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember yang notabene adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bagi hasil yang harus diserahkan oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur adalah bagian dari keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara. Selain itu, dasar perjanjian juga mengacuh pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolahan aset dan adanya kewajiban pelaporan jelas merupakan bukti kuat kalau perkara ini masuk ranah hukum publik bukan private.

"Adanya kewajiban pelaporan, jelas merupakan bukti kuat kalau perkara ini masuk ke ranah hukum publik bukan private,"tegas, Kasi Pidsus Kejari Jember, Herdian Rahardi.

Dalam proses hukumnya terdakwa terbukti ditemukan bahwa, Keuangan langsung diterima cash dan dikelola sendiri oleh terdakwa Suparjo tanpa membuat laporan kepada PDP selaku pemilik tanaman maupun ke bagian aset Pemda selaku pemilik tanah.

"Tidak pernah dibuat pembukuan maupun audit."pungkasnya.(arief)

Posting Komentar