Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Agus Setiawan Tjong dalam persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Agus Setiawan Tjong terdakwa kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya dalam pengadaan barang proyek jasmas batal mengahdirkan saksi ahli meringankan. Mereka adalah ahli Pidana dan Tata Negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Penasihat Hukumnya Hermawan Benhard Manurung pada memojatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, saksi ahlinya berhalangan tidak bisa hadir.

"Gak jadi, karena ahli nya berhalangan, tapi kami tetap menghadirkan saksi meringankan,"terang, Hermawan Benhard Manurung selaku ketua tim penasehat hukum terdakwa Agus Setiawan Tjong hari Senin (27/5). 

Dua ahli meringankan yang dihadirkan, masih kata Benhard adalah Ketua RT 04 RW 10 Kelurahan Bongkaran, Agus Rahmat Yamin dan Ketua RT 06 RW 10, Suni. 

"Nanti kita sama sama dengarkan keterangan saksi meringankan yang kita hadirkan,"ujarnya. 

Untuk diketahui, keterangan ahli yang meringankan itu diajukan terdakwa  Agus Setiawan Tjong setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak menyatakan sudah tidak lagi mengajukan saksi dan menganggap sudah cukup melakukan pembuktian. 

Sebelumnya, Penuntut umum telah menghadirkan 22 orang saksi ke persidangan. Mereka terdiri dari dari 6 anggota DPRD Surabaya, 12 penerima dana hibah terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT serta 3 pegawai terdakwa Agus Setiawan Tjong yang berperan sebagai marketing Jasmas dan Ahli dari BPK RI. 

Anggota DPRD yang telah bersaksi adalah Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy dan Sugito.

Sementara 8 saksi dari Ketua RW antara lain Mudji Hartono, Ketua RW 2 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Setyo Winarto, Ketua RW 9 kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto, Suwarno ketua RW 3 Kelurahan Tambak Rejo  Kecamatan Simokerto, Ahmad Ansori Ketua RW 8 Kelurahan Tambak Rejo,  Kecamatan Simokerto, Eko Hariyanto Ketua RW 9 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Muhammad Malik , Mantan Ketua RW 2 Kelurahan Kalikedinding Kecamatan Kenjeran, Yatiman Ketua RW 5 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Winarno ketua RW 9 kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan.

Sedangkan saksi 4 Ketua RT  diantaranya,  Hariyanto, Ketua RT 04 RW 01 Kel Jagir Wonokromo, Kecamatan Wonokromo ,Suryanto ketua RT 12 RW 4 Kel Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Samsul Arifin Ketua RT 04 RW 07 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan dan Moch Achsan Ketua RT 09 RW 10 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan.

Untuk 3 saksi tim marketing terdakwa Agus Setiawan Tjong adalah, Dea Winnie, Santi dan Robert Siregar. 

Sementara ahli BPK RI, Ahmad Adjaam Sempurna Djaya saat memberikan keterangannya pada sidang sebelumnya menyatakan, korupsi dana hibah ini bukan atas timbulnya kerugian negara, melainkan terdapat tiga penyimpangan pada prosesnya. 

Penyimpangan pertama terkait permohonan proposal yang tidak dibuat oleh pemohon (RT&RW) melainkan dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong melalui tim marketing nya, sehingga barang-barang yang didapat oleh pemohon tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Sementara pada penyimpangan kedua, terjadi karena tidak adanya evaluasi atas proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya, baik evaluasi oleh anggota DPRD Surabaya maupun pihak Pemkot Surabaya terkait harga satuan barang maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sedangkan dipenyimpangan ke tiga dalam kasus Jasmas ini  adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dianggap BPK tidak sesuai dengan keadaan barang sebagaimana mestinya.
Keterangan Ahli BPK RI ini merupakan keterangan yang terakhir atas pembuktian kasus Jasmas ini oleh Penuntut Umum.

Sementara dalam sidang kasus korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya yang merugikan uang negara miliaran rupiah pada sidang sebelumnya Hakim juga mencurigai adanya keterlibatan sejumlah anggota DPRD dan Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam kasus korupsi dana hibah yang dikucurkan untuk pengadaan barang dalam proyek Jasmas. Hal tersebut mulai disinggung oleh Hakim Anggota, Andreano.

Untuk membuktikan kecurigaan keterlibatan dalam kasus ini, hakim Andreano pun meminta Kejari Tanjung Perak melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) nya untuk mendalami peran dari para oknum enam anggota DPRD Surabaya dan Pejabat Pemkot Surabaya terkait pencairan dana Jasmas tersebut. @rief


Posting Komentar