Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 5 terdakwa kasus pungli PTSL Desa Selotapak saat mendengarkan putusan. (Samsul Arif,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dianggap bersalah secara meyakinkan karena terbukti bersama-sama telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) Program Nasional (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sestimatis Lengkap (PTSL) mantan Kepala Desa (Kades) Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Tisno diganjar satu tahun tiga bulan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan oleh Majelis Hakim Ketua Agus Hamzah pada hari Jumat (5/4/2019).

Eks Kades Selotapak Tisno duduk dikursi pesakitan tidak sendiri, ia duduk bersama empat terdakwa lainnya yakni, Lanaroe, Isnan, Muslik dan Slamet Santoso selaku panitia dalam program PTSL tersebut.

Namun, dari putusan hakim dari lima terdakwa empat terdakwa divonis satu tahun denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Usai mendengarkan surat putusan yang dibacakan majelis hakim empat terdakwa terdiri dari Lanaroe, Isnan, Muslik dan Slamet Santoso masing'masing menyatakan menerima.

"Menerima yang mulia,"ucap empat terdakwa bersamaan setelah berunding dengan penasehat hukumnya.

Hal tersebut berbeda dengan terdakwa Tisno yang menyatakan masih pikir-pikir

Sementara diwaktu yang sama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mojokerto saat dikonfirmasi memojatim prihal apa yang membedakan putusan dari lima terdakwa menyatakan, dari lima terdakwa Tisno adalah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades), sementara lainya dalam perkara ini adalah panitia yang turut bersama-sama membantu dalam tindakan Pungli.

"Terdakwa Tisno seorang perangkat desa, sedangkan lainya panitia yang bersama-sama membantu dalam perkara ini,"tegas, Kasi Pidsus Agus Hariyono saat ditemui.

Sekedar diketahui lima terdakwa diadili karena terbukti melakukan tindak pidana Pungli sebesar Rp600 ribu terhadap 702 warga pemohon program Prona. Untuk memuluskan niatnya terdakwa berdalih pungutan tersebut untuk keperluan Patok dan Materei dan terdakwa sepakat pembagian hasil pungutan 45% untuk Kepala Desa dan 55% untuk operasional dan panitia. (Arief)

Posting Komentar