Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi Setwan DPRD Surabaya saat menunggu persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk proyek Jasmas dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, hari Senin (29/4/2019).

Namun. Sayangnya rencana sidang yang dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB tersebut belum digelar hingga waktu menunjukan pukul 12:00 wib. Rencana sidang korupsi Jasmas Pemkot Surabaya akan digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya tersebur masih terlihat sepi dan menunggu urutan atas sidang korupsi yang lain.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil saat ditemui sejumlah media mengatakan, agenda sidang kali ini masih mendengarkan keterangan dari tujuh saksi diantaranya tim marketing dari Terdakwa Agus Setiawan Tjong dan lima orang dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Surabaya.

" Ada Robert Siregar dan Freddy Dwi Cahyono, itu dari tim Marketing Agus Setiawan Tjong sedangkan dari Sekretariat DPRD (Setwan) Surabaya ada Hadi Siswanto, Sekretaris DPRD Surabaya (Sekwan), Yanto, Bagus, Agus dan Safii, mereka semuanya Staf DPRD Surabaya."ucap, JPU Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil saat disela-sela menunggu sidang.

Fadhil menambahkan lima dari tujuh saksi tersebut, saat ini yang terlihat masih dari setwan sedangkan tim marketing Agus Setiawan Tjong belum menunjukkan kehadirannya.

" Yang dari Setwan sudah ada, kalau tim marketing Agus Setiawan Tjobg belum terlihat." pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah melakukan penahanan terhadap Agus Setiawan Tjong Kamis (1/11/2018) lalu. 

Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya itu akhirnya ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar rupiah akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh tersangka Agus Setiawan Tjong.

Dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.

Namun sejumlah anggota DPRD dan beberapa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.

Dari catatan ada enam legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai  politik yang berbeda, yakni dari Partai Hanura, Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra.

Anggota DPRD Kota Surabaya yang diperiksa pertama adalah Sugito dari Partai Hanura. Sugito diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 11 Juli 2018.

Selanjutnya, Binti Rohman diperiksa diurutkan ke 2. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.

Pemeriksaan lanjutan pun kembali dilakukan penyidik yang mengerucut ke petinggi DPRD Kota Surabaya yakni Dermawan. Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini diperiksa pada Rabu, 1 Agustus 2018.

Dipemeriksaan ke 4 adalah Saiful Aidy, Politisi PAN, yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.

Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum'at, 2 Agustus 2018.

Sedangkan diurutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.

Dari informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program  Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.

Dalam kasus ini, akhirnya Jaksa mendakwa Agus Setiawan Tjong telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.(arief)

Posting Komentar