Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Agus Setiawan Tjong terdakwa korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Ketua Majelis Hakim Rochmad yang memimpin sidang korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 dalam bentuk Jasmas dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong, mencium adanya dugaan intervensi dari pihak lain.

Hal ini terlihat saat Hakim Rochmad mempertanyakan alotnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil yang enggan mengabulkan permohonan pindah tahanan ke Rutan Medaeng dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong.

"Dipindah ada masalah?" Tanya Hakim Rochmad usai mengakhiri sidang hari Senin (25/3/2019).
Namun pertanyaan itu lantas dijawab oleh M Fadhil, bila ada dua faktor yang menjadi pertimbangan tak dikabulkanya permohonan Agus Setiawan Tjong, selain mempermudah pengawasan juga adanya keterlibatan dari banyak pihak yang dapat mengancam keselamatan terdakwa.

"Ada kekhawatiran?" kata hakim Rochmad memotong penjelasan JPU M. Fadhil.

Meski jawaban M. Fadhil belum selesai, namun lagi-lagi Hakim Rochmad memotong penjelasan itu. Seolah-olah Hakim Rochmad ini sudah paham yang menjadi keberatan permohonan pindah tahanan itu.

"Intervensi dari pihak-pihak ya, di dalam dakwaan kan ada tindak lanjut dari yang lain," sindirnya.

Sayangnya sindiran itu enggan ditanggapi M. Fadhil. Lagi-lagi Hakim Rochmad menjelaskan sedetail-detailnya.

"Yang terkait gitu loh. Kan ada kekhawatiran. Nanti dipindah dari Kejati ke Medaeng bisa masuk macem-macemlah, alasannya besuk ke terdakwa, nanti intervensi lah. Ada apalah istilahnya, intimidasi macam-macam lah itu kemungkinan," ucap, Hakim Ketua Rochmad sambil melihat ke arah terdakwa.

Seperti diketahui dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Agus Setiawan Tjong di pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/3/2019) lalu, terungkap bila ada enam nama anggota DPRD Surabaya disebut terlibat atas perkara korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk pengadaan barang melalui program Jasmas. Mereka adalah Sugito, H Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati dan Saiful Aidy.

Sebelumnya, terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa didakwa melanggar pasal 2, 3 Juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) dan dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4. 991. 271. 830. 61 sebagai mana hasil audit BPK RI Nomor 64/LHP/XXI/09/2018 tertanggal 19 November 2018. (Arief)

Posting Komentar