Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : ilustrasi

Sidoarjo-Memo. Prayit (42) warga Desa Ngampelasri, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo terkait parkir berlangganan yang ada di Kota Delta.

Gugatan itu diregister nomor 56/Pdt.G/2019/PN SDA. Dalam gugatannya, pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu melayangkan terhadap tiga tergugat yaitu Bupati Sidoarjo, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur di Sidoarjo dan Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo. 

Tidak tanggung gugatan yang dilayangkan kepada tergugaat terkait ganti rugi inmaterialnya senilai Rp. 150 miliar. Sedangkan untuk materialnya, senilai Rp. 12 juta. "Itu yang kami minta untuk diganti rugi," ucap Prayit, usai sidang perdana dengan agenda mediasi di PN Sidoarjo, hari Senin (11/3/2019).

Prayit mengungkapkan gugatan itu dilayangkan karena dirinya merasa dirugikan adanya retribusi parkir berlangganan yang dibayarkan setiap tahun senilai Rp. 25 ribu untuk kendaraan bermotor dan senilai Rp. 50 ribu untuk mobil.

Retribusi itu, lanjut Prayit, sejak ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi parkit tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. Menurut dia, fakta di lapangan adanya tulisan parkir berlangganan tetap dipungut biaya parkir oleh para juru parkir.

"Walaupun saya sudah membayar retribusi parkir, namun di lapangan saya tetap ditarik uang parkir," ungkap dia.

Prayit pun mengaku, dirinya sempat menolak membayar retribusi parkir berlangganan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2018 lalu ketika membayar pajak kendaraan di Samsat Sidoarjo Kota. "Saya tetap menolak namun tetap dipaksa. Bahkan, bila tidak membayar retribusi parkir maka pembayaran pajak kendaraan tidak di proses," ungkap dia.

Ia pun terpaksa membayar retribusi parkir meskipun harus menggerutu dalam hati. "Akhirnya terpaksa saya bayar," ungkap dia. Meski begitu, Prayit berharap dirinya yang merasa dirugikan adanya retribusi parkir berlangganan tidak sesuai fakta di lapangan itu mendapat keadilan di Pangadilan.

"Makanya kami layangkan gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) untuk mencari keadilan," jelasnya, pada memojatim.

Sementara sidang agenda mediasi itu terpaksa ditunda karena Ketua Majelis Hakim Minanoer Rachman yang memimpin sidang tersebut sedang ada tugas luar kota. 

Meski begitu, pihak tergugat Bupati dan Kadishub Sidoarjo yang menunjuk Aris Saputro, Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Sidoarjo untuk mendampingi gugatan tersebut menyatakan, bahwa sidang ditunda Minggu depan dikarenakan Mejelis Hakim belum lengkap.

"Masih pemeriksaan surat kuasa mas, tapi sidang ditunda karena majelis hakim belum lengkap karena sedang ada tugas,"terang, Aris Saputro saat dikonfirmasi.

Sementara kuasa hukum dari pihak Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur di Sidoarjo menunjuk Adi Sarono, Bidang Hukum Pemprov Jatim menyatakan, pihaknya masih dalam tahap mengikuti prosesnya.

"Kita ikuti proses ini,"singkatnya, usai persidangan. (Arief)

Posting Komentar