Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : warga memasang bainer sebagai bentuk penolakan atas penggusuran dan pengosongan 6 rumah miliknya. (Arief,memo)

Surabaya-Memo. Sejumlah warga di jalan Margorejo 4 Aspol, RT 001/RW 002 Surabaya menolak keras atas adanya rencana penggusuran, pengosongan dan pembongkaran yang akan dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Aksi penolakan tersebut ditunjukan dengan memasang sejumlah bener dengan bertuliskan "6 persil tanah dan bangunan dijalan Margorejo 4A sedang dalam sengketa gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, No Perkara 70/PDT.G/2019/PN.SBY.

Memojatim mencoba menggali lebih jauh lagi dengan mengkonfirmasi langsung ke tim Penasehat Hukum (PH) warga Margorejo yakni, Sahlan SH., S.Pd yang berkantor di Azwar, SH & Associates Jl. Gayungsari Barat X/27, Gayungan Surabaya tersebut pada hari Sabtu (2/2/2019) Sahlan SH., S.Pd., menyatakan, bahwa benar pihaknya mendapat kuasa atas perkara sengketa tanah dan bangunan yang dimaksud dari klaennya 14 orang sebagai ahli waris berdasarkan surat pernyataan ahliwaris tanggal 13 Januari 2019 dan surat pernyataan ahliwaris  tanggal 9 Januari 2019.

Sahlan menambahkan, klaennya merupakan ahli waris dari 6 anggota Polisi yakni, Alm. Letta (Pur) Tomo, Alm. Peltu (Pur) Dakim, Alm. Peltu (Pur) Sunadji, Alm. Serka Tarmidi, dan Koptu Sudarto serta Supardi telah meninggalkan waris berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di jl. Margorejo 4 Aspol, RT 001, RW 002, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Surabaya seluas 750 M2 kepada RA. Hanijah, Fatmawati, Suhaini Hasana, Tri Wulan Purnamasari, Suharyanto, Suhariyadi, Suhendriyono, Doni Susilo, Rudi Setiawan, Hj. Rahayu Sri Utami, Ety Sufyati, Sentot Prakoso Utomo, Hari Agus Susanto, Supadi.

Menurut Sahlan selaku kuasa hukum warga Jl. Margorejo 4 Aspol menilai, rencana penggusuran, pengosongan dan pembongkaran oleh Pemkot Surabaya tersebut tanpa disertai sosialisasi dan ganti rugi yang benar, dimana klaennya sudah tinggal lebih dari 60 tahun dilahan tersebut.

"Rencana penggusuran, pengosongan dan pembongkaran tanpa dilakukan sosialisasi dan ganti rugi yang benar,"tutur, kuasa hukum warga Margorejo 4 Aspol, Sahlan SH., S.Pd., pada memojatim.

Sahlan juga menceritakan bahwa, dulunya lahan tersebut sekitar tahun 50 an adalah merupakan kandang kuda yang dihuni, direnovasi dan dibuat perumahan menjadi tempat yang layak oleh 6 anggota Polri sebagaimana disebut diatas. Selanjutnya setelah dihuni selama 25 tahun semenjak tahun 1955 baru kemudian pada tanggal 31 Mei 1988 Kapolres Surabaya Selatan yakni, AKBP Darmaji mengeluarkan ijin kepada 6 anggota Polri tersebut untuk menempati bangunan yang terletak di Jl. Margorejo 4 Aspol RT 001, RW 002, seluas 750 M2 sebelah barat batas SDN Komplek Marhorejo, sebelah Timur batas rawa, sebelah Utara batas dengan jalan desa, dan sebelah Timur batas rawa. Selain itu masih lanjut Sahlan, selama menempati sampai sekarang penghuni yang membayar listik dan air, sehingga keluar keputusan dari Polri, jika menempati tanah tersebut selama 20 tahun maka penghuni berhak memiliki dan mendaftarkan sertifikat hak milik.

"Dalam keputusan Polri, jika menempati selama 20 tahun, maka penghuni berhak memiliki dan mendaftarkan sertifikat hak milik sebagaimana yang tertuang pada pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, PP No 24/1997 tentang pendaftaran tanah,"pungkasnya. (Arief)

Posting Komentar