Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Christea Frisdiantara saat persidangan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dua kali Saksi verbalisan (saksi penyidik) Polresta Sidoarjo yang menerima hasil Laboratorium Forensik (Labfor) terkait pemasluan surat domisili yang menjerat terdakwa Doktor Christea Frisdiantara kembali tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Guru Wicahyo saat dalam persidangan.

"Maaf yang mulia, saudara saksi Bripda Della tidak bisa hadir karena sedang ada tugas hingga tanggal 16 Februari nanti," ucap Guruh Wicahyo, JPU Kejari Sidoarjo menyampaikan dan memberikan berkas surat kepada Ketua Majelis Hakim Djoni Iswantoro, hari Selasa (12/2/2019). 

Ketidak hadiran itu merupakan yang kedua kalinya. Pada sidang sebelumnya, panggilan Bripda Della tidak hadir karena sedang cuti. Panggilan itu atas perintah kewenangan majelis hakim dari permintaan penasehat hukum terdakwa. 

"Kami berharap agar saksi verbalisan hadir. Sekali lagi, kalau ada Labfornya tolong dicantumkan karena permintaan ada Labnya. Ini biar jelas surat ini asli atau palsu," ucap Djoni Iswantoro, Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo.

Atas ketidak hadiran itu, sidang pemalsuan surat domisili itu akhirnya melanjutkan pemeriksaan terdakwa. Dalam fakta persidangan, Cristhea mengaku ide adanya surat domisili di Kelurahan Magersari, Sidoarjo itu dari pengacaranya, Yulianto.

Ketika itu terdakwa yang mengenal Yulianto dari Kunta yang mengaku bisa mengurus pembukaan blokir bank dari pengurus lama kubu Soedjai kepada dirinya. "Semua itu yang menawarkan Yulianto," ucap dia.

Ia juga mengaku bahwa terkait surat domisili, rencana membeli rumah milik  Puguh hingga adanya penetapan PN Sidoarjo untuk perubahan spesimen tanda tangan, bahkan pembukaan rekening di sejumlah bank milik Yayasan PPLP PT PGRI Unikama itu semua dari Yulianto.

"Semua itu Yulianto yang mengatur," ungkap dia meskipun mengaku sempat memberikan kuasa untuk pengurusan surat domisili namun mengaku baru mengetahui jika surat tersebut digunakan untuk penetapan spesimen tanda tangan.

Selain mengungkap kesaksian itu, terdakwa juga mengungkap kesaksian selama proses penyidikan. Menurut dia, selama proses penyidikan dirinya ditanya soal membuat surat domisili palsu.

"Saya sempat bertanya dimana palsunya surat itu. Kan ini tanda tangannya Pak Lurah Magersari (Moch Arifien) dan ada stempelnya kelurahan. Katanya penyidik nomor register tidak sesuai, NIP dan bukan tanda tangan Pak Lurah. Itu saya bilang dimana letak palsunya," ungkap terdakwa di hadapan majelis hakim.

Terdakwa mengaku sempat meminta untuk dilakukan uji Labfor atas surat tersebut. "Saya minta itu harus uji Labfor. Katanya penyidik namanya Jefri sudah dilakukan," jelas dia. 

Bukan hanya sampai situ, lanjut dia, ketika dirinya sudah ditetapkan tersangka atas kasus pemalsuan surat itu terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum Jauhari meminta tidak ditahan.

"Awalnya saya tidak ditahan dan ada wajib lapor. Namun, setelah saya wajib lapor yang kedua itu saya dikasih tau penyidik untuk ditahan. Katanya penahanan sudah diteken sama Pak Kasatreskrim (Kompol M Harris) atas pertimbangan untuk memudahkan proses penyidikan," jelas dia.

Terdakwa pun mengaku hanya bisa pasrah atas kewenangan. Namun, terdakwa menyayangkan perlakuan penyidik tanpa alasan memotong rambutnya. "Saya langsung digunduli dan difoto oleh penyidik," jelas dia.

Anehnya lagi, lanjut dia, dari foto tersebut menyebar ke media masa dan menjadi headline sejumlah koran di Malang. "Lha kok bisa menyebar foto itu," ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara, B Sunu, tim penasehat hukum terdakwa mengaku akan melakukan upaya hukum melaporkan kepada Propam Mabes Polri atas fakta persidangan yang mengungkap adanya tindakan penyidik yang dinilai tidak subyektif terhadap kliennya itu.

"Termasuk untuk yang penyidik yang menerima hasil Labfor yang tidak dimasukan dalam berkas itu. Kami akan upaya ke Propam Mabes Polri," jelas dia (B Sunu).

Perlu diketahui, Christea dijerat karena telah menggunakan surat keterangan domisi palsu. Awalnya surat itu untuk kepentingan pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR). Pengajuan itu rencananya digunakan untuk membeli rumah milik Puguh yang berada di Perum Magersari, Sidoarjo.

Untuk memperoleh surat keterangan domisili itu, terdakwa menguasakan kepada Puguh, yang menjanjikan bisa menguruskan karena memiliki kenalan seorang pengacara bernama Yulianto Darmawan.

Pengurusan surat domisili itu untuk meyakinkan bank bahwa terdakwa benar warga Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Padahal, terdakwa warga Malang.

Setelah surat domisili itu selesai, surat domisili tersebut tidak digunakan untuk pengajuan kredit di bank, melainkan digunakan untuk mengajukan permohonan pengubahan tanda tangan, speciment bank dari PPLP PT PGRI versi Soedja'i menjadi tanda tangan Christea Frisdiantara di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Tujuan permohonan itu digunakan untuk membuka pemblokiran bank, yang sudah diblokir oleh pengurus lama. Terdakwa menguasakan pengurusan itu kepada Yulianto, kuasa hukum, hingga permohonan itu dikabulkan oleh PN Sidoarjo.

Namun, belum sempat dibuka pemblokiran bank, perbuatan terdakwa akhirnya terungkap setelah ada pihak yang mengkroscek di PN Sidoarjo. Apalagi, dalam permohonan itu terdakwa menggunakan surat keterangan domisili dari Sidoarjo, padahal terdakwa asli warga Malang.

Dari situlah kemudian dikroscek surat keterangan domisili terdakwa. Setelah dilakukan kroscek bahwa Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan surat domisi atasnama terdakwa. (Arief)

Posting Komentar