Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo saat memberikan sambutan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri (PN) Sidiarjo melaksanakan pencanangan pembangunan zona intergritas untuk mewujudkan program atas perintah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand desaign reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah pada hari Kamis (21/2/2019) pagi.

Pencanagan pembangunan zona intergritas tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepala Pengadilan Negeri, Ketua DPRD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo, Ketua Peradi Sidoarjo, dan Ketua PN, Wakil Ketua PN Sidoarjo beserta Panitera dan Staf dan sejumlah Kepala Biro dari media harian.

Dalam sambutanya perwakilan dari Mahkamah Agung, Heri Siswantoro menyampaikan, bahwa pencanangan program tersebut sebagai awal permulaan dalam menciptakan pelayanan yang bersih dan transparan.

"Pencangan program sebagai awal permulaan dalam menciptakan pelayanan yang bersih dan transparan,"tutur, Heri Siswantoro.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Dr, Yapi SH. MH menyampaikan, berkomitmen siap melaksanakan WBK dan WBBM dan memastikan instansinya bebas dari praktik pungli dan korupsi serta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kominmen kita terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,"ucap, Ketua PN Sidoarjo Dr. Yapi SH. HM pada media.

Sekedar diketahui pencanganan pembangunan zona intergritas bebas korupsi ini dilaksanakan serentak bersamaan dengan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. (Arief)

Posting Komentar