Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 6 saksi saat dimintai keterangan diruang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dugaan korupsi proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di sejumlah tempat di Kabupaten Sidoarjo yakni, Pasar Larangan, Pasar Taman, dan Pasar Krian hari Jumat (15/2/2019) kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Sidang dengan agenda meminta keterangan saksi tersebut Mejelis Hakim menilai proses pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo harus dievaluasi lagi.

Hakim menilai seharusnya dalam perkara ini tidak cukup hanya 3 terdakwa yang bertanggung jawab terkait korupsi proyek pembangunan tiga TPST tersebut. Sehingga, dalam persidangan Hakim menyatakan, ini pengadilan tempat mencari keadilan sesungguhnya, jangan sampai hukum itu tajam ke bawa tumpul diatas, sambil melihat kearah Jaksa Penuntut Umum.

"Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul diatas,"tegas, Hakim Anggota, Jhon Dista dalam persidangan.

Lebih jauh Jhon Dista menambahkan, meminta Jaksa untuk mengevaluasi kembali perkara korupsi yang merugikan uang negara sebesar Rp586.856.000 itu.

"Dievaluasi lagi ini perkara, jangan sampai orang yang seharusnya ikut bertanggung jawab tidak bertanggung jawab," pintanya, pada Jaksa Penuntut Umum.

Masih lanjut Jhon Dista mengatakan, kalau bicara proyek dasar hukumnya ada yaitu Peraturan Perisiden (Perpres) terhadap barang dan jasa, disitu jelas apa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apa tugas pokok Konsultan, apa tugas pokok Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan juga mepertanyakan adanya pemalsun tanda tangan di dokumen-dokumen perusahaan pelaksana proyek. Itu yang menandatangani dokumen terkait perusahaan 2006 siapa?.

"Nanti itu yang memalsukan dokumen biar tau siapa yang memalsukan, itu sudah pidana itu,"terang, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosianwan dalam persidangan.

Ditempat yang sama Jaksa Penuntut Umum, Roschida enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait adanya perintah Hakim untuk mengevaluasi kembali para saksi. "Langsung ke Kasi Pidsus saja ya Pak Adi,"singkatnya, sambil meninggalkan memojatim.

Sekedar diketahui kasus ini menyeret Abd Manan, Nur Achmad, dan Ari Lukmanul sebagai terdakwa bermula dari adanya proyek pembangunan TPST yang didanai dari APBD tahun 2017 namun dalam pelaksanaanya tidak tuntas. Kemudian proyek dikerjakan kembali atau diselesaikan pada tahun 2018.
Padahal jelas ketentuannya bahwa proyek APBD harus diselesaikan pada tahun yang sama. (Arief)

Posting Komentar