Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Kabid Parkir Malang, Samsul Arifin saat dipersidangan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Syamsul Arifin, terdakwa korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang hanya bisa tertunduk lesu mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang ketika diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jum'at (15/2/2019).

Kabid Parkir Dishub Kota Malang itu dituntut 9 tahun, denda Rp. 500 juta, subsider 6 bulan penjara. Bukan hanya itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp. 21 miliar, subsider 5 tahun kurungan penjara.

Irawan Eko, JPU Kejari Kota Malang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 18 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Samsul Arifin, Kabid Manajemen Parkir di Dishub Pemkot Malang. Ia merupakan penampung dan pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang.

Namun, pendapatan retribusi itu tak disetorkan ke PAD Pemkot Malang sesuai kenyataannya. Warga Jalan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Malang ini justru memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kebocoran retribusi parkir ini terjadi dalam tiga tahun, yakni mulai tahun 2015 hingga 2017 silam. Meski begitu, Sukandar, tim penasehat hukum terdakwa mengaku keberatan atas tuntutan itu. Apalagi, lanjut dia, dalam tuntutan itu kliennya dibebankan uang pengganti yang tidak logis.

"JPU tidak mempertimbangkan prosentase pembagian 70 persen untuk juru parkir dan 30 persen untuk Dishub," ungkapnya. Oleh sebab itu, Sukandar menyatakan akan melakukan pembelaan pada sidang pekan depan.

"Kami akan mengajukan pledoi pada sidang pekan depan," ucapnya, pada memorandum.(arief)

Posting Komentar