Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Ali Murtopo penyuap Bupati Malang saat mendengarkan tuntutan. (Arier,memo)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa Ali Murtopo pemberi suap terhadap Bupati Malang Non aktif Rendra Kresna terkait proyek penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang senilai Rp3,45 miliar nampak tertunduk lesu saat mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penunyut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis (14/2/2019) diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam tuntutannya Jaksa KPK menyatakan, terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b tentang undang-undang Tipikor, maka itu terdakwa Ali Murtopo dituntut hukuman penjara selama 4 tahun serta dikenai denda sebesar Rp200 juta apabila terdakwa tidak membayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan serta menjatuhkan pidana tambahan dengan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.717.745.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya pengembalian 1 bulan setelah putusan, bilamana tidak dikembalikan uang pengganti maka akan ditambah kurungan selama 2 tahun.

"Terdakwa dituntut 4 tahun denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp2.717.745 miliar, bila tidak maka akan ditambah 2 tahun,"terang, Jaksa KPK Abdul Basir dalam persidangan.

Sementara Harif Fajar Kustaryo Penasehat Hukum (PH) terdakwa menyampaikan, sangat keberatan atas tuntutan yanh disampaikan Jaksa KPK. Pihaknya menilai bahwa, tuntutan tersebut tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum, dan akan melakukan pembelaan pada sidang berikutnya.

"Kami keberatan atas tuntutan itu, karena sama sekali tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum,"tutur, Harif pada memojatim usai persidangan.

Dalam kasus tersebut, Ali disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Rendra berkas berbeda disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.@rief

Posting Komentar