Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang kasus korupsi Disnakertrans Kabupaten Situbondo. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2015 yang menyeret Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo, Drs. Kusnin dan Kasi Pengawasan, Resmi Andiyastutik sebagai terdakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Situbondo menghadirkan 10 orang sebagai saksi. Sidang yang digelar diruang Candra itu dipimpin oleh Ketua Majelis Halim I Wayan Sosiawan berjalan sangat alot pada hari Senin (21/1/2019).

Pasalnya, sidang dengan agenda saksi tersebut keterangan saksi banyak yang menyangkal pada keterangan-keterangan sebelumnya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Polres  Situbondo. Dari 10 saksi yang dihadirkan terdiri dari unsur Kepala Desa (Kades), Sekertaris Daerah (Sekda), dan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Situbondo.

Salah satu keterangan yang tidak diakui oleh saksi saat JPU menanyakan seputaran pemberian uang senilai Rp 150 juta oleh terdakwa Kusnin. Apakah saudara mengetahui saat terdakwa (Kusnin) menyerahkan uang? Tanya JPU kepada saksi (Syaifullah,Sekda).

"Saya tidak tau, karena saat itu saya juga ada tamu lain diruangan saya pak,"kata, Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah saat persidangan.

Namun jawaban saksi Syaifullah langsung dibantah oleh terdakwa saat Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan mencoba mengklarifikasi ke terdakwa (Kusnin), bagaiamana terdakwa, itu saksi bilang gak tau soal uang itu, " saya bersumpah saya sendiri yang menyerahkan uang itu diruang pak Sekda pak Hakim," tegas, terdakwa Kusnin dalam persidangan.

Selanjutnya, terdakwa menjelaskan bahwa, uang ratusan juta tersebut ditaruh di tas platik (kresek) warna merah dengan pecahan ratusan itu diserahkan ke saksi (Agus) yang saat itu juga berada diruang Sekda.

"Mohon maaf pak Sekda, saya harus menyampaikan ini demi kebenaran,"ungkap, terdakwa Kusnin.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menyerahkan uang ratusan juta diruang Sekertaris Daerah (Sekda) yang rencananya untuk mengembalikan adanya kerugian negara, sebelum diketahui hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikatahui kerugian negara sebesar Rp 221 juta. Sehingga Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan meminta Jaksa untuk mengagendakan melakukan pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah. @rief

Posting Komentar