Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa saat jalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dua terdakwa pemberi suap eks Bupati Mojokerto Jawa Timur Mustofa Kamal Pasa (MKP) yakni, Ockyanto (49) warga asal Jl. Akasi Blok EE, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano (39) warga Jl. Pinang Merah VIII/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan menjalani sudang pertamanya di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, di Juanda, Sidoarjo pada hari Rabu (30/1/2019) diruang Candra.

Kedua terdakwa Ockyanto yang menjabat sebagai Permit dan Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Group serta Nabiel Titawano sebagai penyedia jasa PT. Tower Bersama Group dinilai oleh Jaksa KPK terbukti secarah sah dan meyakinkan telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp2.600.000.00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).

"terdakwa turut serta melakukan perbuatan memberikan uang sebesar Rp2.600.000.00 kepada MKP,"ucap, Jaksa KPK Joko Hermawan saat membacakan dakwaan dalam persidangan.

Masih lanjut Jaksa Penuntut Umum KPK menyampaikan, pemberian uang suap tersebut dengan tujuan agar dapat diberikan rekomendasi Izin Prinsip Pemafaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroprasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama  Group (TBG) sehingga layak dinilai bertentangan dengan kewajiban Mustofa Kamal Pasa sebagai Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  pemerintah daerah sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 9 tahun 2015.

Jaksa KPK dalam sidang dengan agenda dakwaan itu menerangkan pemberian suap tersebut timbul dilakukan dengan cara sebagai berikut, pada tahun awal 2015 Kasatpol PP Kab Mojokerto melaporkan pada MKP bahwa diwilayah Mojokerto ditemukan ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri beroprasi tapi belum memiliki izin. Sehingga atas laporan tersebut MKP memerintahkan untuk segera dilakukan pemetaan dan pendataan untuk dilakukan penyegelan Tower Telekomunikasi yang tidak memiliki izin.

Selanjutnya, MKP memerintahkan Bambang Wahyuadi selaku Kepala Dibas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) bahwa, terkait perijinan dari Tower harus ada fee untuk dirinya (MKP) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus juta) per Towernya dari 11 Tower yang diketahui tidak berizin, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono sebagai orang kepercayaan terdakwa Mustofa Kamal Pasa (MKP), sehingga total uang suap senilai Rp2.600.000.00 (dua miliar enam ratus juta).

Setelah uang fee diterima, kemudian terdakwa Mustofa Kamal Pasa (berkas berbeda) mengeluarkan Izin Prinsip Pemafaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatanganinya.

"Setelah menerima uang fee tersebut atas perintah MKP, Nono dan Lutfi Arif Muttaqin menyimpanya dirumah dinas Bupati,"pungkasnya.

Selain dua terdakwa Ockyanto dan Nabiel Titawano, Jaksa KPK juga menyidangkan tiga terdakwa lainya dalam kasus yang sama namun berkas berbeda yakni, Onggo Wijaya (41) selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Achmad Suhawi (42) Direktur CV Sumajaya Citra Abadi, dan mantan Wakil Bupati Malang, Subah (48) selaku Direktur CV. Central Manunggal. (Arief)

Posting Komentar