Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saat persidangan praperdilan perkara perdata penyitaan lahan 20 hektar. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Sidang praperadilan terkait penyitaan lahan seluas 20 hektar oleh Kasubdit IV Dirpidum Bareskrim Mabes Polri yang di layangkan oleh pihak PT Gala Bumi Perkasa dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo pada hari Rabu (26/12/2018).

Sidang dengan agenda putusan itu berlangsung sangat alot dan berakhir hingga sore. Sidang  yang diketuai oleh Hakim tunggal Minanoer Rachman itu memutuskan bahwa, tindakan termohon
melakukan penyitaan berupa tanah seluas 194.950 meter persegi dilokasi Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dinilai tidak sah.

Selain itu, Majelis Hakim Minanoer Rachman menilai, penyitaan itu tidak mengikat secara hukum. "Tidak mengikat secara hukum,"tutur, Hakim Minanoer Rahcman dalam persidangan.

Sementara Penasehat Hukum (PH) PT Bumi Gala Perkasa Liliek Djaliyah MA Sururi menyampaikan, dalam persidangan pemohon merasa keberatan atas penyitaan lahan seluas 20 hektar yang tidak sesuai fakta dilapangan.

"Itu tidak sesuai kenyataan dilapangan," ucap, Liliek pada sejumlah media.

Masih lanjut Liliek, seharusnya yang disita oleh termohon itu surat dokumen aset tersebut. Namun, faktanya tempat tersebut turut disita. "Ini yang kami mohonkan. Seharusnya yang disita itu surat-suratnya, bukan tempatnya," pungkasnya.

Sementara penyidik Subdit IV Direktorat Pidum Bareskrim Mabes Polri, AKBP Ruslan Abdul Rasyid S.I.K. MH., dikonfirmasi memojatim terkait putusan Hakim melalui nomer Handphonnya masih belum berkenan menjawab.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, perkara praperadilan itu berawal dari Subdit IV Direktorat Pidum Bareskrim Mabes Polri memasang plang penyitaan aset luas tanah 20 hektare dan bangunan di Juanda Park, Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa lapangan.

Penyitaan lahan itu didampingi Satreskrim Polresta Sidoarjo. Tanah dan bangunan itu disita karena bersengketa sesuai ketetapan dalam penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda. 

Putusan itu dikeluarkan atau ditetapkan di Sidoarjo 25 Juli 2018 lalu. Modus dalam kasus ini, tanah yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun untuk penyidikannya ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Sumber di Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri menyebutkan, kasus yang tercatat dalam perkara 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda adalah soal sengketa tanah Puskopkar.

Dalam penyidikan, di penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanah seluas 20 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar dalam divisi perumahan. 

Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dengan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp. 3,5 miliar.

Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan sudah berani membangun di atas area seluas 20 hektar tersebut. Bangunan yang didirikan berupa pergudangan itu diperjualbelikan. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar.@rief

Posting Komentar