Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : LSM Gebrak saat melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, jalan Juanda Sidoarjo. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Untuk memperingati Hari Anti Korupsi Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Anti Korupsi (Gebrak) melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dijalan raya Juanda Sidoarjo pada hari Rabu (19/12/2018). Dalam aksi damai kali ini sekitar 100 orang datang dari Mojokerto ke Pengadilan Tipikor, LSM Gebrak dengan membawa seperangkat pengeras suara (sound) dan sejumlah alat reog untuk menunjukan budaya daerah Mojopohit yang harus tetap dilestarikan.

Dalam orasinya Kordinator Lapangan (Korlap) LSM Gebrak, Orep menyampaikan, aksi damai ini sebagai bentuk perlawanan melawan tindak pidana korupsi yang semakin tebal dan berkerak, maka itu sebagai upaya membersihkan Indonesia dari gurita korupsi di perlukan peran dari semua pihak, salah satunya institusi Kejaksaan.

Pendemo menilai, terpuruknya hukum akibat adanya kepentingan pejabat oknum pemerintah yang menciderai kehormatan bangsa. Kini para Jaksa dilibatkan secara langsung  dalam pelaksanaan sebuah proyek, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota dengan menjadi pengawal dan pengaman berbagai proyek pembangunan. Tim Pengawalan dan Pembangunan Derah (TP4D) dan Tim Pengawalan dan Pembangunan Pusat (TP4P) telah menjadi primadona oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Kejaksaan kembali pada poksinya sebagai Penyelidik dan Penyidik, karena sejak adanya TP4D dan TP4P dibuat lahan untuk kerja sama (kongkalikong)," terang, Orep saat dikonfirmasi oleh memojatim.

Masih kata Orep, jika TP4D tetap dipertahankan, maka Kejaksaan sudah keluar dari koridornya sebagai penegak hukum. TP4D akan memunculkan konflik kepentingan karena semua proyek telah didampingi TP4D sehingga tidak bisa lagi diperiksa apabila ada penyimpangan. TP4D hanya akan menurunkan kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

LSM Gebrak yang terdiri dari beberapa aliansi masyarakat itu menilai bahwa, peran TP4D belum membuahkan hasil. Justru sebaliknya, patut diduga keberadaan program TP4D hanya sebagai tameng agar proyek bermasalah tidak bisa diusut dan menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan pribadi oleh oknum penegak hukum dan rekanan pelaksana proyek. Karena menurut LSM Gebrak pengawas dan pengawalan anggaran itu sudah ada Konsultan Pengawas, Konsultan Perencanaan, BPK, dan Inspektorat kenapa Kejaksaan harus dilibatkan.

"Keberadaan TP4D hanya menambah peluang untuk korupsi bersama-sama,"pungkasnya.

Orep mengaku LSM Gebrak juga telah mengirim surat ke Presiden dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung) atas tuntutan yang dibawa dalam aksi damai tersebut, setelah menyampaikan aspirasinya pendemo kembali dengan tertib. (Arief)

Posting Komentar