Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, H. Budi Handaka SH. MH., saat rilis dan bagikan sofftenir berupa bunga dan gantungan kunci. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2018 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo pamerkan hasil capaian kinerja tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama tahun 2018. Dalam acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, H. Budi Handaka SH. MH., pada hari Senin (10/12/2018) dihalaman kantor Kejari Sidoarjo, jalan Sultan Agung Sidoarjo.

Dalam rangkaian pelaksanaan HAKI 2018 tersebut diawali dengan Upacara lalu dilanjut dengan penyerahan aset negara yakni berupa sertifikat tanah Tanah Kas Desa (TKD) seluas 2,9 hektar milik Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Aset itu diserahkan langsung oleh Kajari Sidoarjo Budi Handaka, kepada perangkat desa yang juga dihadiri perwakilan Kecamatan Porong, Pemkab dan BPN Sidoarjo.

Tak hanya itu korps Adhiyaksa juga membagi-bagikan bunga mawar dan gantungan kunci yang bertuliskan menyerukan pemberantasan korupsi didepan kantor Kejaksaan. Namun, yang menarik dalam peringatan HAKI 2018 kali ini juga diwarnai aksi penandatanganan warga di kain panjang warna putih sebagai dukungan dalam pemberantasan korupsi diwilayah Sidoarjo.

Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo,Budi Handaka menyampaikan, peringatan HAKI ini diisi dengan kegiatan lomba cerdas cermat, yel-yel dan pidato anti korupsi. Selain itu pihaknya juga gencar melaksanakan pencegahan anti korupsi dengan sering dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah juga di kantor desa.

"Kegiatannya yaitu cerdas cermat, yel-yel dan pidato dengan tema anti korupsi, dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional,"tutur, Kejari Sidoarjo Budi Handaka pada sejumlah media yang mengkuti pelaksanaan tersebut.

Masih lanjut Budi Handaka, Ia berharap adanya kegiatan itu bisa melahirkan  generasi penerus anti korupsi dan berharap memberikan semangat untuk tidak melakukan korupsi yang itu diawali dari Sidoarjo ini.

"Berawal generasi dari Sidoarjo ini. Tanpa korupsi Sidoarjo berprestasi, tanpa korupsi indonesia berprestasi," harapnya.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Selain melakukan pencegahan dini, juga gencar mensosialisasikan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Sidoarjo kepada pemerintah daerah hingga desa.

Sepanjang tahun 2018, ungkap Budi, terdapat 15 dari 38 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) yang meminta pendampingan TP4D. Jumlah itu, lanjut dia (Budi Handaka) terdapat 80 proyek pekerjaan dengan total nilai pekerjaan sekitar Rp. 115 milyar. Namun, dari 80 proyek pekerjaan itu hanya sebanyak 71 proyek senilai Rp. 122 juta yang dikawal TP4D. 

"Itu prosentasenya 90 persen yang kami tangani," terangnya. Untuk sisa yang tidak ditangani sebanyak 9 proyek itu karena ada yang perlu dikritisi, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pendampingan tahun depan.

Selain SKPD, Tim TP4D Kejari Sidoarjo yang di Ketuai Kasi Intelijen Idham Kholid itu juga mendampingi 2 desa dari 322 desa se-Sidoarjo. Dua desa itu yaitu Pekarungan, Kecamatan Sukodono dan Wonoayu, Kecamatan Wonoayu.

"Kalau desa masih dua itu saja yang mengajukan pendampingan TP4D. Ini masih lebih baik dibanding tahun 2017 lalu yang hanya satu desa saja," jelas Budi yang juga mantan Kajari Magetan itu.

Meski adanya pencegahan, Kejari Sidoarjo juga melakukan upaya penindakan. Selama 2018, ada 31 perkara korupsi yang ditangani Kejari Sidoarjo. Rincianyannya, 10 perkara masih dalam tahap penyelidikan, 8 perkara naik ke penyidikan dan 10 perkara masuk ke penuntutan.

"Dari 31 satu itu terdiri dari 20 perkara yang berasal dari Kejaksaan, sisanya 11 perkara dari pelimpahan penyidikan Polresta Sidoarjo," ungkap, mantan Aspidum Kejati NTT.

Budi menambahkan, dalam penanganan korupsi itu pihaknya paling tinggi nomor urut satu se-Jawa Timur meskipun selama ini pihaknya berkomitmen tidak akan mengekspose kepada media selama proses penyelidikan dan penyidikan.

"Kita kan sama-sama komitmen dengan wartawan, kalau kasus korupsi tersangkanya belum ditahan agar tidak diberitakan dulu. Ini agar tidak membuat gaduh, kami mengibaratkan korupsi yang kami tangani ini mengambil ikan dalam kolam, ketika mengambil ikan itu tidak perlu membuat keruh kolam. Kami bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas,"tutupnya, saat ditemui memojatim. (Arief)

Posting Komentar