Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : DPRD Kota Malang saat persidangan putusan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dijalan raya Juanda Sidoarjo pada hari Rabu (19/12/2018) dipenuhi oleh keluarga terdakwa 18 anggota DPRD Kota Malang terkait perkara gratifikasi.

Sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana akhirnya menjatuhkan vonis terhadap 18 mantan anggota DPRD Kota Malang. Berkas perkara 18 terdakwa dibagi tiga, setiap berkas terdiri dadi 6 terdakwa.

Sidang berlangsung bergantian sehingga memakan waktu yang lama. Dalam putusanya Hakim juga mencabut hak politik masing-masing terdakwa.

Berikut rincian vonis untuk enam terdakwa di sesi pertama:

Terdakwa Sulik Sulistyowati diputus empat tahun dan delapan bulan penjara dan denda Rp 400 juta, subsider satu bulan pidana.

Terdakwa Abdul Hakim diputus empat tahun dua bulan penjara dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan pidana kurungan.

Terdakwa Bambang Sumarto divonis pidana penjara empat tahun delapan bulan dan denda Rp 400 juta, subsider satu bulan pidana.

Terdakwa Imam Fauzi, diputus pidana penjara empat tahun satu bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

Terdakwa Syaiful Rusdi yang divonis empat tahun satu bulan dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan kurungan.

Terdakwa Tri Wahyudiani divonis empat tahun dua bulan dan denda Rp 200 juta, subsider pidana kurungan satu bulan.

Sementara 6 terdakwa disesi kedua:

Terdakwa Rahayu divonis pidana penjara empat tahun dua bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan serta mengganti uang Rp 152,5 juta ke kas negara Kota Malang dengan batasan waktu selama satu bulan, subsider 3 bulan.

Terdakwa Yaqud Ananda yang dipidana penjara empat tahun delapan bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 150 juta dan diberi waktu satu bulan subsider tiga bulan.

Terdakwa Heri Subiantoro yang divonis empat tahun satu bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider satu bulan dan uang pengganti Rp 150 juta, subsider tiga bulan.

Terdakwa Sukarno, diputus empat tahun satu bulan pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan, beserta uang pengganti Rp 150 subsider tiga bulan.

Terdakwa Heri Pudji yang divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan

Terdakwa Abdul Rahman yang diputus empat tahun dan dua bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

 Dan 6 terdakwa disesi ketiga:

Enam terdakwa adalah Wiwik Hendri Astuti, Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, dan Zainuddin.

Semua divonis sama dengan pidana penjara empat tahun dua bulan dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan kurungan.

Vonis bagi terdakwa sesi ketiga sedikit lebih ringan karena tidak hanya mengakui perbuatan dan sopan selama persidangan, tapi juga memiliki itikad baik dengan mengembalikan seluruh uang gratifikasi yang diterima sebelum sidang beragendakan putusan digelar.

Seluruh terdakwa diduga turut menerima suap terkait pembahasan APBD-P tahun 2015. Kasus itu menjerat 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 sampai 2019 dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai diduga menerima suap terkait pembahasan APBD-P 2015.

Semua nama anggota DPRD Malang yang disebutkan KPK diduga menerima suap dari Wali Kota Malang nonaktif, Mochammad Anton terkait pembahasan APBD-P 2015 dengan nominal total yang yang dibagikan Anton mencapai Rp 600 juta. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari Rp 700 juta yang diterima eks Ketua DPRD, Muhammad Arief Wicaksono dimana ia terlebih dulu diproses KPK. (Arief)

Posting Komentar