Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : para saksi saat memberikan keterangan dalam persidangan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Setelah esepsi terdakwa mantan Kabid Parkir Dishub Kota Malang, Syamsul Arifin ditolak Majelis Hakim pada persidangan yang lalu kini sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menghadirkan 10 saksi terdiri dari, pegawai Dishub Kota Malang, 3 dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 pegawai harian (honorer) dan 6 orang juru pungut.

Dalam keterangan saksi membenarkan semua apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga tak satupun dari sanggahan tedakwa yang meringankan, walaupun sempat salah satu saksi dari juru pungut berbeli-belit dalam memberikan keterangannya.

Kebocoran retribusi parkir ini terjadi dalam tiga tahun yakni sejak tahun 2015 hingga 2017 yang terdapat nilai kerugian uang negara atas kebocoran ristribusi uang parkir Kota Malang senilai 1, 5 miliar. Dalam proses persidangan Jaksa mendakwa terdakwa Syamsul Arifin melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor 1999 tentang pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

"Terjadi beberapa periodik yakni, pada tahun 2015 hingga 2017,"ucap, Jaksa Boby Ardi.

Masih lanjut Boby Ardi, kebocoran uang ristribusi parkir sebesar 1,5 miliar diduga tidak disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh terdakwa. Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas kerugian uang negara tersebut.

Menanggapi keterangan para saksi Penasehat Hukum (PH) Johny Kunto Hadi, "kita akan persiapkan dan klarifikasi ulang dengan kaeda-kaeda yang lain." ucap, Johny Kunto Hadi saat ditemui memojatim usai persidangan yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, jalan raya Juanda Sidoarjo hari Jumat (23/11/2018) itu. @rief

Posting Komentar