Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 8 saksi saat memberikan keterangan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Diduga tilep Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) mantan Kepala Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Aris harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Jumat (16/11/2018) sebagai terdakwa. Aris tidak hanya duduk seorang diri untuk menjadi terdakwa. Namun, ditemani dengan Purwanto juga sebagai terdakwa dalam kasus yang sama yakni, diduga melakukan korupsi pengerjaan pavingisasi peninggian jalan di dua tempat RW 01 dan RW 02 Desa Pesawahan.

Proyek yang dibiayai menggunakan dana APBDes tahun 2016 senilai Rp 510 juta tersebut ditemukan ada pengurangan volume atau ada kesalahan spefikasi, sehingga menimbulkan adanya kerugian uang negara sebasar kisaran Rp 52 juta.

Dalam persidangan beragendakan saksi itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Wahid SH, Wido SH, Rochsida SH, menghadirkan 8 saksi yang terdiri dari perangkat desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) desa Pesawahan, Kecamatan Porong Sidoarjo.

Dari keterangan semua saksi dalam persidangan tidak ada satupun yang meringankan atau membenarkan perbuatan terdakwa saat ditanyak oleh Jaksa. Apakah saudara saksi mengetahui pada tahun 2016 ada pekerjaan didesa?, saksi menjawab, tau yaitu peninggian jalan paving.

Peninggian jalan paving yang saudara tau itu dananya dari mana?tanyak Jaksa. Saya tidak tau, saya tau dari LPJ dari APBDes.

"Apakah sebelum pekerjaan ada rapat didesa? tanyak Jaksa, saksi menjawab tidak tau.

Hal senada juga diutarakan saksi yang lain, masing-masing saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan pada saat rapat sebelum pelaksanaan proyek itu dikerjakan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahid SH menyampaikan, dari keterangan masing-masing saksi rekanan dari pelaksana pekerjaan proyek itu adalah terdakwa Purwanto. Begitu pekerjaan dilaksanakan yang aktif dilapangan setau saksi ya hanya Purwanyo ini selaku rekanan.

"Sesuai surat dakwaan nilai kerugian sebesar Rp 52 juta terhadap dua fisik pekerjaan RW 01 dan RW 02, dari anggaran keseluruhan yang digunakan Rp 504 juta,"ungkap, JPU Wahid SH pada memojatim usai persidangan.

Masih lanjut Wahid menambahkan, dari perbuatan terdakwa terancam dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara.

"Kami kenakan pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun."tutupnya. (Arief)

Posting Komentar