Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa dalam persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya. (arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Situbondo Jawa Timur harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada hari Kamis (29/11/2018) diruang Cakra.

Sidang dengan agenda dakwaan dua terdakwa PNS yakni, Ika Wahyuli selaku (Bendahara Sekretariat) DPRD Situbondo dan Husnul Khatimah Staf persidangan DPRD Situbondo, keduanya diduga telah menyelewengkan dana Uang Persidiaan (UP) DPRD Kabupaten Situbondo tahun 2017 senilai Rp 439 juta.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Handoko SH dan Asis Budianto SH saat menyampaikan dakwaannya mengatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa mempertanggung jawabkan uang negara sebesar Rp 439 juta. Masing-masing terdakwa dikenakan pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman diatas 5 tahun hukuman penjara dengan berkas terpisah.

"Dua terdakwa kami Splitsing (berkas terpisah), nanti keduanya masing-masing menjadi saksi,"terang, Jaksa fungsioner, Handoko SH pada memojatim usai persidangan.

Berbeda dengan Purwanto SH selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang menyatakan, bahwa klaennya adalah korban dalam perkara ini, ia (Purwanto) menilai bahwa dakwaan JPU kabur dan tidak jelas. Dalam dakwaan JPU seakan-akan uang itu di pakai bersama-sama oleh terdakwa, pihaknya akan melakukan esepsi dalam sidang berikutnya.

"Kita pasti lakukan esepsi, karena apa dakwaan Jaksa kabur dan tidak jelas. Seakan-akan uang itu dipakai bersama oleh terdakwa. Padahal klaen saya hanya korban."tegas, Purwanto usai persidangan.

Sebagaimana diketahui, penggunaan UP DPRD Situbondo 2017 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rp 439 juta di antara Rp 500 juta yang diterima sekretariat DPRD tidak ada pertanggungjawabannya.@rief

Posting Komentar