Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saat persidangan terdakwa Novita Rindra Firmanti di PN Surabaya. (Arief,memo)

Surabaya-Memo. Sidang dengan agenda esepsi dalam perkara investasi bodong yang menjadikan Novita Rindra Firmanti sebagai terdakwa. Melalui tim Penasehat Hukum (PH) nya Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (LBH Korak) yakni, Nidya Verawati Sondang Tambunan, SH menyampaikan esepsinya pada Perkara Pidana No : 2970/Pid.B/2018/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, hari Rabu (07/11/2018).

Nidya mengungkapkan, kliennya terdakwa Novita Rindra Firmanti saat ini sangat tertekan, sebab tiga orang anaknya yang masih balita hanya dirawat oleh seorang pembantu. Sementara dirinya (terdakwa Novita) harus mendekam di Rutan Medaeng saat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menetapkan terdakwa harus dilakukan penahanan pekan lalu.

"Di Rutan Medaeng klien kami sangat depresi. Dia selalu memikirkan anak-anaknya. Apa lagi salah seorang anaknya saat ini dalam keadaan sakit, " terang, Nidya Verawati Sondang Tambunan, SH usai persidangan.

Masih lanjut Nadya, melihat kondisi ini, pihaknya berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut  memberikan keringanan dengan kebijakan menjadikan kliennya sebagai tahanan kota atau tahanan rumah. Mengingat terdakwa Novita Rindra Firmanti adalah tulang punggung keluarga, sebagai ibu sekaligus sebagai ayah dari ketiga anaknya.

"Semoga permohonannya pengalihan tahan kota ini untuk klien kami dikabulkan. Kami,  meyakini hakim memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami," ungkap, Advocad yang selalu tampil berjilban itu pada media.

Selain itu masih kata Nidya, bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan pengalihan tahan kota yang telah diajukan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Syaratnya, yang dimaksud adalah berupa, Surat Pernyataan Penjamin, Jaminan uang sesuai dengan pasal Pasal 35 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta Surat Kesanggupan tidak akan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang buktin, tidak mengulangi tindak pidana, tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Negeri kota Surabaya sebagaimana ketentuan pasal 31 KUHAP.

"Suami saya juga bersedia dan telah menandatangani Surat Pernyataan sebagai penjamin. Kami tidak meminta dalam kapasitas dihilangkan status penahanannya. Kami hanya meminta agar digeser dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota,"pungkasnya.

Hingga pembacaan esepsi selesai, sidang terbuka yang digelar Pengadilan Negeri Surabaya tersebut akan dilanjut pada hari Rabu mendatang dengan agenda sidang tanggapan Jaksa. (Arief)


Posting Komentar