Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Ketua Ormas dan LBH Korak, Parlindungan Sitorus. (arief,memo)

Surabaya-Memo. Penanganan kasus korupsi dana hibah Jaringan Masyarakat (Jasmas) tahun 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menuai sorotan dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas). Pasalnya, adanya dugaan tindakan korupsi dana hibah Jaringan Masyarakat (Jasmas) yang diketahui ada kerugian uang negara sebesar 5 miliar usai di audit BPK itu ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sampai saat ini masih menetapkan Satu tersangka yakni, Agus Setiawan Tjong selaku pelaksana dalam proyek (Jasmas) pengadaan barang berupa Terop, Kursi, Meja, dan Sound System di 230 RT se -Surabaya.

Namun sebelum menetapkan Agus Setiawan Tjong sebagai tersangka, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya yakni, Sugito politisi Hanura, Dini Rijianti Politisi Demokrat, Dermawan/Aden Pertai Herindra, Binti Rocma politisi Golkar, Saiful Aida Fraksi PAN serta 9 pejabat Pemkot Surabaya.

Ketua Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Parlindungan Sitorus meminta agar pengusutan terhadap keterlibatan sejumlah oknum DPRD Surabaya pada kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016  dituntaskan dengan membeberkan hasil temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Harus dibeberkan hasil temuan PPATK nya, apakah ada uang yang mengalir dari tersangka Agus Setiawan Tjong ke para legislator yang selama ini sudah diperiksa oleh penyidik Kejari Perak," ucap, Parlindungan Sitorus hari Sabtu (24/11/2018) disela-sela pelaksanaan Dikca Lowyer dan Legal di gedung Unitomo Surabaya saat ditemui memojatim.

Menurutnya, kasus korupsi Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak cukup pada penetapan satu tersangka saja. Penyidik juga harus berani mengungkap siapa dalang dibalik proyek yang dilaksanakan tersangka Agus Setiawan Tjong. 

"Kan sudah jelas, Jasmas itu produk politik, siapa yang memberikan rekomendasi pada tersangka ASJ, dia cuma pelaksana saja,"tegas, mantan wartawan surat kabar harian yang kini beralih profesi sebagai Advocad itu.

Sorotan juga datang dari Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Ponang Adji Handoko menilai, oknum DPRD Surabaya yang pernah diperiksa diduga 'pemain' anggaran, sehingga Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tak perlu pikir panjang untuk segera menetapkan tersangka dalam Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016. 

"Tanpa peran mereka (Anggota DPRD), siapa sih Agus Setiawan Tjong (ASJ) ini. Dia hanya 'gedibal' saja sebagai kepanjangan tangan para oknum dewan untuk meraup pundi-pundi uang negara," kata, pria yang akrap disapa Ponang.

Ponang menegaskan, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah masuk angin atas penanganan kasus ini.

"Kita berikan jamu tolak masuk angin sebagai bentuk dukungam kuat Ormas Amak pada Kejari Tanjung Perak,"pungkasnya, pada media. (Arief)

Posting Komentar