Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tersangka Ari Lukamnul usai diperiksa diruang Pidsus. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terus mengembangkan kasus perkara korupsi proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) di tiga tempat yakni, Pasar Krian, Pasar Larangan, dan Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo. Ari Lukmanul ditetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis (29/11/2018) usai menjalani pemeriksaan diruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tersangka Ari Lukmanul dalam perkara ini bertindak sebagai Kosultan Pengawas di proyek pengadaan tiga TPST yang menggunakan anggaran  menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sebesar Rp 586.856.000.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka melalui Kasi Pidsus, Adi Harsanto menyampaikan, Ari Lukmanul ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani rangkaian pemeriksaan dan kini statusnya dinaikan sebagai tersangka. Dia (Ari Lukmanul) dianggap ikut bertanggung jawab karena selaku Kosultan Pengawas di tiga pekerjaan tersebut.

"Status Ari sudah tersangka, bersamaan dengan tersangka lainnya. Setelah pemeriksaan, kami putuskan untuk dikakukan penahanan," ucap, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto pada sejumlah media.

Masih kata Adi Harsanto, jabatan tersangka selaku kosultan pengawas sangat erat kaitanya dalam perkara ini. Karena tersangka yang bertugas mengeluarkan rekomendasi proyek selesai atau tidak. Selain itu, ada keterlambatan dan spesfikasi yang tidak sesuai dalam penggarapan, namun tetap diloloskan.

Sebelumnya dalam perkara yang sama Kejari Sidoarjo juga telah menjeblos dua tersangka yakni, Nur Ahmad seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo yang juga selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Abdul Manan selaku rekanan. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 juncto 18 dan pasal 3 ayat 1 juncto 18 tentang Undang-Undang tindak pidana korupsi, dan telah dijebloskan ke Lapas Kelas II A Delta Sidoarjo.

Kini Ari Lukmanul juga menyusul dua rekannya dan dijerat pasal yang sama dengan dua tersangka lainya.

"Ari telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo 18, dan pasal 3 ayat 1 jo 18 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 55 ayat 1 KUHP," pungkasnya.

Kasus ini diperkarakan, bermula pada tahun 2017 pembangunan tiga TPST dengan nilai anggaran APBD sebesar Rp 586.856.000. Pekerjaan seharusnya tuntas di tahun 2017. Namun, tidak sampai tuntas dan malah dilanjutkan pada tahun 2018. Namun, dlam pelaksanaanya bukan hanya pekerjaan yang molor, tapi hasil dari proyek juga diketahui amburadul. Sejumlah TPST yang dikerjakan tersebut beberapa item diketahui tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. (arief)

Posting Komentar