Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kepala Dinkes Kabupaten Gresik, Nurul Dholam saat pertamakali disidangkan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Dugaan kasus penyimpangan dana kapitasi Jasa Pelayanan (Jaspel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2016 yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Gresik, Nurul Dholam sebagai terdakwa memasuki sidang pertama. Agenda sidang dakwaan itu digelar diruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dijalan raya Juanda, Sidoarjo pada hari Selasa (13/11/2018).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti SH. MH., mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, dalam Surat Dakwaan Nomer Perkara : PDS- 05 /Gresik/Ft.1/10/2018. Dakwaan kesatu primair bahwa, terdakwa sejak selaku, 1. Sekretaris Dinas Kabupaten Gresik berdasarkan surat keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/84/437.73/Kep/2013;, 2.Plt Kepala Dinas Kabupaten Gresik berdasarkan surat keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/18/437.73/Kep/2016 tanggal 01 April 2016;, 3. Kepala Dinas Kabupaten Gresik berdasarkan surat keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/188/437.73/Kep/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Dalam dakwaan tim JPU Kejari Gresik terdiri dari, Ketua Jaksa Aryudi SH, Alifin Nurahmana Wanda SH, Esti SH dan didampingi Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto menyampaikan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antar bulan Maret 2016 s/d Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dilandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum.

"Terdakwa melakukan pemotongan terhadap alokasi Jasa Pelayanan (Jaspel) dana kapitasi BPJS Kesehatan hingga 10%, dengan cara terdakwa memerintah masing-masing 32 Kepala Pukesmas untuk memotong dan menyetor hingga sebesar 10% dari jumalah pembayaran Jaspel BPJS,"ucap, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto dalam persidangan.

Masih lanjut Andrie, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan  dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"terdakwa juga terbukti memasukan kedalam rekening pribadinya dana yang diperoleh dari pemotongan alokasi Jaspel 10% setiap bulan,"terang, Andrie.

Masih kata Andrie, perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu meperkaya diri, dan membuat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.451.370.985 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Hasil jumlah kerugian negara tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan Auditor Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sementara Adi Sutrisno selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa saat ditemui usai persidangan menyatakan, kita akan buatkan esepsi dalam sidang berikutnya.

"Ini ada kehanggalan, karena pada tahun 2014 sampai 2016 itu Kepala Dinasnya dijabat oleh Sugeng Widodo sedangkan terdakwa saat itu masih Sekretaris Dinas dan 1 April 2016 baru diangkat jadi Plt," ungkap, Adi Sutresno pada memojatim.

Menurutnya, pihanya sudah mengantongi bukti-bukti yang mendukung bahwa klaen nya tidak bersalah. Tidak mungkin seorang Plt berani memerintahkan 32 Kepala Pukesmas, jadi terdakwa hanya meneruskan program Kadis yang lama.

"Kita ada bukti bahwa klaen saya tidak bersalah,"tutupnya.

Penyimpangan dana Jaspel ini bermula pada tahun 2014 saat itu Pemerintah  mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memiliki tugas penyelenggara program, dimana dalam pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan memiliki sumber pendapatan dari iuran peserta, investasi dan alokasi dana pemerintah. Salah satunya JKN BPJS Kesehatan dalam bentuk penyaluran dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pukesmas. Dana kapitasi merupakan besaran bayaran  per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana alokasi peruntukan jasa pelayanan sebesar 60% dan dukungan biaya operasional sebesar 40%. Menundak lanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan  Cabang Gresik mentalurkan dana kapitasi kepada seluru FKTP/Pukesmas milik Pemerintah Kabupaten Gresik yakni di 32 Pukesmas. (Arief)


Posting Komentar