Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Kejari Surabaya Heru Kamarullah, SH. MH. (Moch Toha,memo)

Surabaya-Memo. Kucuran dana talangan dari Kementerian Koperasi & UMKM (Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah) melalui dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp 1 Miliar terindikasi disalah gunakan oleh petinggi Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari Surabaya. 

Hal tersebut diketahui setelah Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), Kejari Surabaya Heru Kamarullah, SH.,MH., dengan menetapkan empat pejabat tinggi KSU Mitra Lestari sebagai tersangka. "Dalam perkara tersebut sudah disusun surat dakwaanya.  Bahkan, dalam waktu dekat akan dilimpahkan pengadilan negeri setempat," terang, Heru Kamarullah, Jum'at (12/10/2018). 

Disebutkan Kasipidsus Heru Kamarullah,  "Dalam perkara tersebut ada kerugian negara dengan kisaran angka satu millaran rupiah," sebut Heru dengan singkat. 

Dalam perkara tersebut pihaknya, telah menetapkan 4 pejabat KSU Mitra Lestari Sebagai Tersangka,  diantaranya Kun Hidayat Imam (ketua), Sutikno Tjoedoko (manager) Johanes (Bendahara) dan Pawitro Tjoedoko (sekretaris). 

Dikisahkan, dugaan korupsi ini terjadi pada Desember 2012 lalu, saat itu KSU Mitra Lestari  mengajukan pinjaman LPDB ke Kementerian Koperasi & UMKM sebesar 1,5 milliar rupiah yang akan disalurkan ke 24 anggota KSU Mitra Lestari. 

Pengajuan dana LPDB itu akhirnya diterima pada 26 Maret 2013, lantas dana tersebut dicairkan oleh tersangka Sutikno Tjoedoko selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes.

Namun ternyata, pengelolaan dana LPDB itu diselewengkan oleh para  tersangka. Dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi pencairan, sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari justru tidak mengetahui adanya pinjaman dana LPDP tersebut. Berdasarkan hasil audit BPK, kasus ini telah merugikan kerugian negara satu miliar lebih. 

Sekedar diketahui keempat tersangka dalam perkara ini bakal dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Perbuatan para tersangka tersebut telah  bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 23 Februari 2013 dan  Peraturan Direksi LPDB Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. (Mth/rif)

Posting Komentar