Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa dua koruptor PT DOK saat mendengarkan putusan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di jalan raya Juanda, Sidoarjo kembali menggelar sidang perkara korupsi PT DOK dengan modus merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam. Tindak pidana korupsi tersebut terjadi, berawal saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai proyek Rp179.928.141.879. 

Namun dalam pelaksanaannya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam oleh dua terdakwa yakni, Drs Nana Suryana Tahir selaku Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Ir I Wayan Yoga Djunaedy sebagai mantan Direktur Produksi.

Sidang dengan agenda putusan yang digelar diruang Cakra itu, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan SH. MH mengatakan, terdakwa dijerat Pasal 3 junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya memberikan putusan 4 tahun 3 bulan Penjara, dan keduanya masing - masing dikenai subsider Rp 100 juta atau 3 bulan penjara. Selain itu, meminta terdakwa mengembalikan uang sebagai pengganti atas kerugian negara sebesar 20 persen atau 951.294 dollar. Jumlah tersebut setara dengan kerugian negara, 3. 963. 000 Dollar Amerika.

"Meminta terdakwa mengembalikan uang sebagai pengganti atas kerugian negara sebesar 20 persen atau 951.294 dollar. Jumlah tersebut setara dengan kerugian negara, 3. 963. 000 Dollar Amerika,"terang, I Wayan Sosiawan saat membacakan putusan pada hari Jumat (5/10/2018).

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Katrin Sunita menuntut terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan adalah kedua terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara Teddy Rienier SH selaku tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa menyatakan, putusan terhadap kliennya dianggap berlebihan. Menurutnya, terdakwa Nana Suryana selama di persidangan tidak ditemukan fakta menerima aliran dana. Hal itu, ia anggap telah terjadi standing opinion. 

"Fakta sidang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, aliran dana itu tidak pernah ke klien kami,"singkatnya. 

Sekedar diketahui, selain kedua terdakwa, kasus ini juga menyeret Mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan, Ir. MF Arifin dan Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Ir Muhammad Yahya. @rief

Posting Komentar