Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa eks Ketua DPRD Kabupaten Jember, HM. Thoif Zamroni saat mendengarkan putusan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Eks Ketua DPRD Kabupaten Jember HM.Thoif Zamroni terdakwa dalam kasus tindak pidana kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dana hibah untuk kelompok ternak yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 Kabupaten Jember Jawa Timur di vonis Dua (2) tahun penjara denda Rp500 juta subsider Dua (2) bulan, serta dicabut hak politiknya selama Dua tahun oleh Ketua Majelis Hakim Wiwin Ardowanti SH. MH. Pada hari Selasa (30/10/2018) diruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wiwin Ardiwanti SH. MH. menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi. Sebagaimana telah melanggar pasal 2 ayat (1) Sub pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya memutuskan terdakwa dihukum 2 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 2 bulan,"terang, Ketua Majelis Hakim Wiwin Ardowanti dalam membacakan putusan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember Jawa Timur yang mana pada sidang sebelumnya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara.

Menanggapi putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asih SH menyampaikan, "masih pikir - pikir dulu ya,"tutur, JPU yang berpenapilan kalem ini pada media usai persidangan.

Sementara Muchamad Nurin SH., selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan, pertama apa yang di dakwakan pada klaen kami terkait kerugian negara sebesar Rp1 miliar 40 juta tidak terbukti. Sesuai fakta persidangan dalam peekara ini kerugian negara ditemukan hanya Rp90 juta, dan kerugian negara sudah di kembalikan pada negara.

"Setelah kami berunding dengan klaen kami, kita menerima hasil putusan,"pungkas, Muchamad Nurin SH pada memojatim. @rief

Posting Komentar