Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Ilustrasi tower BTS

Surabaya-Memo. Anggota DPRD Surabaya menyoroti keberadaan ratusan tower Base Transceiver System (BTS) yang berada diwilayah Surabaya. Pasalnya, sejak dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakni, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Restribusi Izin Gangguan (HO) dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, diduga kebearadaan ratusan tower Base Transceiver System (BTS) sebagai sarana telekomunikasi dan informatika menjadi ilegal atau tidak berijin.

Hal tersebut kini menjadi atensi DPRD Surabaya melalui anggota Komisi C yang membidangi Pembangunan, Vinsensius Awey saat dikonfirmasi memojatim menyampaikan, hingga saat ini masih belum ada kepastian Perda yang mengatur mengenai BTS yang berada di Surabaya, sejak dua Peraturan Daerah di hapus karena diambil alih oleh Pemerintah Pusat yang hingga saat ini belum ada pengganti.

"Aturan pengganti belum ada sejak ditariknya wewenang penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh pemerintah pusat, dampaknya terjadi kekosongan aturan dengan jeda waktu yang cukup lama," terang, legislator dari Partai Nasdem yang akrap disapa Awey pada memojatim hari Jumat (5/10/2018).

Masih menurut Awey, kekosongan aturan dengan jeda waktu yang cukup lama ini di khawatirkan berdampak memunculkan prilaku menyimpang dari para petugas pengawasan dan penertiban di lapangan karena keberadaan tower BTS dan operasional jaringan ini sangat vital bagi para provider dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jangan sampai ada kejadian, segel tertempel tetapi aliran listrik didalamnya masih mengalir, sehingga perangkat jaringan di dalamnya masih bisa dioperasi," tegasnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah mencabut dua Perda yakni Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Restribusi Izin Gangguan (HO) dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Pemkot Surabaya Surabaya hanya memiliki kewenangan soal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena restribusi izin gangguan (HO) ditiadakan dan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi menjadi wewenang pusat. (Arief)

Posting Komentar