Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa eks Kades Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kab Pasuruan saat duduk di kursi pesakitan Tipikor. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Kasus perkara tindak pidana korupsi yang menyeret Kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur kembali disidangkan di ruang Sari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di jalan raya Juanda Sidoarjo hari Rabu (17/10/2018). Mantan Kepala Desa Mulyorejo, Sutrisno dalam sidang kali ini dengan agenda sidang pledoi dari tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Dalam membacakan nota keberatannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa, keterangan saksi pada fakta persidangan di kwitansi transaksi di tahun 2015 dan kwitansi tahun 2016 yang membuat dan menulis adalah saksi Moch Yusuf sendiri selaku bendahara desa.

"Saksi Muhamad Yusuf mengakui bahwa telah dia sendiri yang menyusun kwitansi dan nota tersebut," ucap, Penasehat Hukum terdakwa saat membacakan pledoi.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Jhoni SH dan Achmad Binsar SH menanggapi pledoi terdakwa menyampaikan, fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam hal adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang tidak pada peruntukannya pada tahun 2015 - 2016.

"Berdasarkan Inspektorat Kabupaten Pasuruan ada nilai kerugian negara sekitar Rp 167 juta sekian,"ungkap, JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Jhoni SH pada memojatim usai persidangan.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mendapatakan terdakwa terindikasi  memalsukan sejumlah kuitansi dan mark up harga material dalam pembangunan proyek gorong-gorong dan saluran irigasi pada tahun 2015-2016 sehingga ada nilai kerugian negara sebesar Rp 167 juta. Akibatnya terdakwa terancam pasal 2 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun. (Arief)

Posting Komentar