Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : mantan Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus saat menjalani persidangan. (Dila,memo)

Sidoarjo-Memo. Kasus suap pembahasan APBD tahun anggaran 2017 serta permintaan fee dari kegiatan Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas), anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada program  pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (Penling) tahun 2016 senilai Rp. 21.950.000.000.00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan adanya kekeliruan penggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Pens) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas  PUPR  tahun anggaran 2017 sejumlah Rp13.096.913.000 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) itu, tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yusuf dengan tuntutan empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan, serta mencabut hak politiknya selama empat tahun.

Dalam agenda sidang tuntutan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan raya Juanda, Sidoarjo pada hari Selasa (18/9/2018) itu Jaksa Penuntut Umum meyakini pemberian suap itu selain ke Ketua DPRD Kota Mojokerto juga ke sejumlah anggota DPRD yang lainnya.

"Kita yakini mereka menerima. Permintaan DPRD dikabulkan oleh terdakwa, perihal penambahan penghasilan untuk satu tahunnya per anggota 65 juta. Ditambah program Jasmas sebesar 8% pertahun dari anggaran Dinas Pengling di Dinas PUPR,"terang, JPU KPK, Iskandar Marwanto pada memojatim usai persidangan.

Saat disinggung apakah kasus suap ini kembali menyeret anggota DPRD Kota Mojokerto yang lain dan Wakil Wali Kota Mojokerto seperti apa yang diperintahkan Ketua majelis Hakim pada persidangan sebelumnya,? JPU KPK Iskandar Marwanto menyatakan, intinya setiap fakta persidangan yang berkembang akan kami sampaikan ke pimpinan.

"Terkait kebijakan yang akan diambil, tentunya akan diambil oleh pimpinan. Kita tidak bisa menentukan waktunya kapan, karena itu terkait dengan penanganan pokok perkara juga,"tuturnya.

Masih kata JPU Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk wakil Wali Kota karena kemarin itu kita tidak fokus pada perbuatan yang bersangkutan pada saat di hotel di Terawas. "belum terlalu dalam fakta hukumnya apa saja, mungkin nanti akan dikaji dulu."pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017. Penetapan tersangka Mas'ud itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. KPK menduga Mas'ud bersama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang suap kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Atas perbuatannya, Mas'ud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari pengungkapan kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto.

Selaku pemberi suap, Wiwiet Febryanto dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55‎ ayat 1 ke 1 KUHP. (D£/rf)

Posting Komentar