Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : terdakwa mantan Kades Laban Slamet Efendi saat dimintai penjelasan oleh Hakim. (Dila,memo)

Sidoarjo-Memo. Ketua Majelis Hakim, Rochmad SH mempertanyakan apa landasan terdakwa mantan Kades Laban, Kecamatan Menganti, Gresik, Slamet Efendi meminta sejumlah uang pada setiap masyarakat yang berniat mengurus surat - surat tanah. Terdakwa ditanyai seputaran mengenai permintaan uang terhadap beberapa korban yakni, Supardi alias Sarenga dengan pungutan senilai Rp 10 juta, Musli Taslim juga oleh terdakwa dimintai Rp 18 juta untuk pengurusan Petok D.

Dari penjelasan terdakwa, permintaan uang untuk setiap transaksi jual beli tanah dan kepengurusan surat tanah di wilayah Gresik itu hal yang sudah biasa, hampir disetiap Kepala Desa (Kades) itu memberlakukan hal yang sama.

"Kami tidak pernah menarik berapa persennya itu tidak pernah. Tapi, memang aturan di Gresik itu kalau jual beli tanah itu gak boleh mungut. Tapi belum tau ya, seluruh mulai Kepala Desa àistilahnya itu kayak turun temurun (minta bagian,red),"jelas, terdakwa mantan Kades Laban, Slamet Efendi dihadapan Majelis Hakim saat sidang yang digelar diruang Sari lantai dua Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan Juanda, Sidoarjo pada hari Senin (25/9/2018).

Saat disinggung apakah ada Peraturan Desa (Perdes) yang menentukan untuk meminta Pungutan Liar (Pungli) disetiap pengurusan surat tanah tersebut, terdakwa tidak bisa menjelaskan pertanyaan Hakim.

Seperti yang telah diberitakan memojatim sebelumnya, terdakwa berhasil di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres Gresik karena kedapatan meminta secara paksa sejumlah uang terhadap masyarakat agar dipermudah didalam kepengurusan surat - surat tanahnya. (Dl/rf)

Posting Komentar