Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : mantan Kades Lebakrejo, Bitono saat menjalani persidangan diruang Cakra PN Tipikor. (Dila,memo)

Sidoarjo-Memo. Sidang mantan Kepala Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Bitono sebagai terdakwa kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan raya Juanda, Sidoarjo pada hari Senin (17/9/2018). Sidang dengan perkara gratifikasi atau Pungutan Liar (Pungli) dengan agenda Eksepsi tersebut tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa menguraikan dalam surat eksepsinya bahwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak cermat dan tidak bisa menguraikan pokok perkara secara detail dan benar.

Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang terdiri dari, Sahlan SH. S.Pd, Moch Ikbal SH. MHi dan Ahcmad Zaini SH. MH menyampaikan, dakwaan JPU tidak cermat mengenai fakta-fakta hukumnya yang mana terdakwa Bitono disebutkan dalam dakwaanya meminta uang. Namun, fakta hukumnya tidak seperti apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum. Faktanya adalah penjual dan pembeli mengundang terdakwa di Alfamart, waktu di Alfamart itu langsung ada Polisi saat terdakwa memegang uang.

"Menurut kami dakwaan itu tidak cermat dan harus batal tentunya karena tidak sesuai dengan fakta hukum,"terang, Sahlan saat ditemui media usai persidangan.

Saat disinggung mengenai uang yang di terima terdakwa saat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Sahlan menguraikan, fakta yang terjadi itu adalah uang buat administrasi keseluruhan 10 % dimana aturan hukum waktu itu, untuk PPAT sekitar 1%, BPHTB sekitar 5 %, dan Pajak Penjual dan Pajak Pembeli sekitar 5 %. Dan pada saat menyerahkan uang administrasi sebesar Rp 20 juta itu terdakwa diamankan oleh petugas.

"Saya kira fakta-fakta ini yang diuraikan secara kurang cermat dan tidak sesuai fakta yang terjadi dilapangan itu yang akan kita buktikan. Jadi dakwaan tersebut batal demi hukum dan seharusnya cacat karena tidak cermat mengurai faktanya,"tegas, Sahlan.

Sebelumnya terdakwa Bitono (39) diamankan Polres Pasuruan karena diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) terkait kepengurusan Akte Jual Beli (AJB) pada pembelian tanah dan rumah di Dusun Sumberrejo RT 1 RW 7 Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi Pasuruan seluas 850 M2 dengan harga 200 juta. Dalam proses tersebut, terdakwa selaku kepala desa meminta secara paksa kepada pembeli tanah uang sebesar Rp 25 juta sebagai komisi kades sebesar 10 % dari harga tanah dan bangunan yang telah dijual dan untuk pengurusan penerbitan AJB.(fd@/rf)

Posting Komentar