Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : ilustrasi 

Jember,memo. Tim Sapu Bersih (Saber) Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Jember pada hari Kamis (6/9/2018) sore. Dua PNS Dinas Pendidikan tersebut yakni, Suwidi (58) yang menjabat sebagai Penilik di Kecamatan Kalisat dan Abdur Rohim (53) Penilik PAUD di Kecamatan Sukowono, Jember.

Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan setelah pihak tim Saber mendapat info dari masyarakat, keduanya ditangkap usai menerima Pungutan Liar (Pungli) dari dua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapat bantuan dana Layanan Khusus (LK) dari APBN 2018 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan, Kedua oknum PNS diamankan disebuah warung makan di Sukowono setelah melakukan pungli dengan modus fee atau komisi.

"Dari dua lembaga yang mendapat bantuan LK tersangka meminta 15 persen, jadi terkumpul uang hasil pungli sekitar Rp 7 juta lebih," ungkap, Kapolres Jember Kusworo Wibowo dihalaman Mapolres sambil menunjukan Barang Bukti (BB) hari Jumat (7/9/2018).

Masih lanjut Kapolres, tersangka kedapatan melakukan pungli di lembaga Kelompok Bermain (KB) Nurul Islam Sukowono dan Pos PAUD Cempaka 100 Silo.

"Kami masih selidiki kemana saja aliran uang itu. Sejauh ini tersangka baru dua orang," tegasnya.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Ponco Hartanto menambahkan, tim Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli dari Kepolisian dan Kejaksaan dengan bersinergi akan terus mengembangkan hasil penyidikan, kemana saja aliran dana itu.

"kami akan menindaklanjuti semua informasi di hasil penyidikan. Beberapa pertanyaan juga mengarah ke pegawai di Diknas, kami pastikan semua akan tindak lanjut dan pemeriksaan tidak akan berhenti di sini," tegas Ponco Hartanto pada media.

Dihadapan petugas dua tersangka mengaku, uang pungli itu adalah komisi atau fee karena telah membantu lembaga PAUD tersebut mendapatkan bantuan dana Layanan Khusus (LK) dari APBN 2018 sebesar Rp 25 juta, dari bantuan dana itu tersangka meminta komisi 10 hingga 15 persen senilai Rp 7,2 juta. Didalam pembagianya tersangka Suwidi mendapat bagian Rp 2 juta dan Abdur Rohim mendapat bagian Rp 2,2 juta, sedangkan yang Rp 3 juta belum jelas akan dibagikan ke siapa.

Atas perbuatanya kedua tersangka terancam dengan pasal 12 huruf (e) atau pasal  12 A UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun pidana dan denda Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). (Rif)

Posting Komentar