Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menunjukan barang bukti. (Arief,memo)

Surabaya-Memo. Dua mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tetapkan sebagai tersangka oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Surabaya setelah usai di terbitkannya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Kedua mantan Pejabat Pemkot Surabaya berinisial SG, mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan MJ mantan Plt Sekertaris Kota (Sekkota) Surabaya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua tersangka lainnya yakni, LJ dan HF keduanya mantan Direktur PT Abadi Purna Utama (APU) pihak Swasta.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran mengungkapkan, kronologis bermula pada dua mantan pejabat Pemkot tersebut dengan menggunakan kewenangan dan jabatannya melepas tanah yang terletak di Manyar Sabrangan, Surabaya itu kepada PT APU sesuai berita acara serah terima nomor : 593/ 048/ 402. 01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Atas pelepasan atau tukar guling itu, seharusnya PT APU menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90.000 M2 yang terletak di Kelurahan Keputih, Surabaya.

"Namun, PT APU hanya menyerahkan tanah seluas 82.000 meter persegi. Sehingga terjadi kekurangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 8.008.290.000," ungkap, AKBP Sudamiran pada media dihalaman Mapolrestabes Surabaya sambil menunjukan Barang Bukti (BB) pada hari Selasa (25/9/2018).

Masih kata Sudamiran, ke empat tersangka ini terlibat tukar guling (pelepasan) tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, pada tahun 2001 silam. Namun, baru dilaporkan pada tahun 2016 setelah itu petugas melakukan penyelidikan hingga menunggu hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur dan selesai 2017.

"Dari hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara senilai Rp. 8 miliar. Itu dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  tahun 2001," terannya.

Sementara walau sudah ditetapkan sebagai tersangka petugas tidak melakukan penahanan terhadap ke empat tersangka, lantaran keempat tersangka dinilai cukup koperaktif selama menjalani pemeriksaan. Namun, lanjut Sudamiran pihaknya memastikan akan ada pemeriksaan lanjutan. 

Dari tindakan tersangka itu yang telah melakukan tukar guling atau pelepasan tanah TKD, diketahui bertentangan dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No.5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999. Sehingga, pelaksanaan Ruislaq tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 yang mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp 8 miliar. @rief

Posting Komentar