Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : Wali Kota Malang Nonaktif M Anton dan pihak keluarga penuhi ruang sidang di Pengadilan Tipikor.  (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada hari Jumat (10/8/2018) dipenuhi oleh sanak keluarga mantan Wali Kota Malang, M Anton yang sedang menjalani sidang dengan agenda sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan raya Juanda, Sidoarjo.

Dalam sidang putusan tersebut yang dipimpin oleh Hakim Ketua H. R. Unggul menyampaikan, Wali Kota Malang non aktif, M Anton divonis dua tahun penjara, dan denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan pada hari Jumat (10/8/2018).

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih terhadap Anton selama dua tahun.

"Terhitung setelah yang bersangkutan menjalani masa hukuman," kata hakim H. R. Unggul saat membaca dalil putusannya.

Putusan tersebut terhitung lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengganjar Wali Kota Malang non aktif itu dengan hukuman 3 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan serta mencabut hak dipilih terdakwa selama 4 tahun.

Sementara terdakwa M. Anton saat mendengarkan putusan yang dibaca majelis hakim hanya tertunduk dan tampak terisak menahan tangis. Sambil mengatakan, " saya menerima pak hakim,"kata, Anton sambil terisak-isak menahan tangis, usai berkordinasi dengan tim penasehat hukumnya beberapa saat.

Usai persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Arif Suhermanto menuturkan, kita menghormati apa yang menjadi pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutuskan perkara ini.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan kami. Kami perlu kordinasi dengan tim jaksa yang menangani perkara ini.

"Kami juga harus melapor ke pimpinan KPK dulu sebelum menyatakan menerima atau banding," pungkas, Arif Suhermanto. 

Wali Kota Malang non aktif terseret ke meja hijau saat dirinya terbukti melakukan suap atas pembahasan  APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 oleh penegak anti rasuah. (rf)

Posting Komentar