Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : tim Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Polri dan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo saat melakukan penyitaan lahan. (Arief,memo)

Sidoarjo-Memo. Penyidik Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri di dampingi Sat Reskrim Polresta Sidoarjo pada hari Kamis (2/8/2018) melakukan penyitaan lahan dalam kasus sengketa tanah Puskopkar Jawa Timur. Hal tersebut diketahui dengan pemasangan plang penyitaan aset tanah seluas 23 hektar dan bangunan yang berada di Juanda Park Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penyitaan itu, tim penyidik Subdit IV Poldok Dit Tipidum Mabes Polri dipimpin lansung oleh AKBP Ruslan Abdul Rasyid dengan didampingi Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris, pihak Kecamatan Sedati dan aparat Desa Pranti. 

Penyitaan tanah dan bangunan itu dilakukan karena tanah seluas 23 hektar dan berdiri beberapa bangunan itu lagi bersengketa sesuai ketetapan dalam penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda.

Putusan itu dikeluarkan atau ditetapkan di Sidoarjo 25 Juli 2018. "Satreskrim disini sifatnya mendampingi dalam penyitaan karena tanah ini masih bersengketa," terang, Kasatreskrim Polresta Kompol Muhammad Harris pada media.

Harris menambahkan, perkaranya dalam kasus ini adalah dugaan pemalsuan surat sesuai dengan Undang-undang KUHP dan Pasal 263, 264 dan Pasal 266. Saat ini prosesnya dalam penyidikan yang sedang berjalan. 

"Untuk menjamin status quo salah satu objeknya saat ini dilakukanlah penyitaan seperti yang ada saat ini," ungkapnya.

Dalam penyitaan ini, semuanya dilarang melakukan aktifitas. Seperti meneruskan pembangunan yang ada maupun bagian-bagian yang dimanfaatkan untuk usaha maupun penyimpanan barang. 

Sambung Harris, mulai saat ini tidak boleh ada aktifitas dalam area yang disita tersebut. Semua aktifitas, pembangunan maupun gudang yang dijadikan usaha maupun tempat untuk menyimpan barang, harus dikosongkan segera. 

"Jika pelaku aktifitas maupun usaha jika ingin klarisifikasi kami persilahkan untuk datang ke Satreskrim Polresta Sidoarjo, dan akan kami jelaskan persoalan ini," tegasnya.

Modus dalam kasus ini, tanah yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun untuk penyidikannya ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Sumber di Subdit IV Poldok Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri menyebutkan, kasus yang tercatat dalam perkara 1019/Pen.Pid/2018/PN.Sda adalah soal sengketa tanah Puskopkar.  

Dalam penyidikan, di penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanah seluas 23 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar dalam divisi perumahan.

Namun sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3,5 Miliar. 

Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan sudah berani membangun di atas area seluas 23 hektar tersebut. Bangunan yang didirikan  berupa pergudangan itu diperjualbelikan. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar.(rf)

Posting Komentar