Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : pemilik tambang saat diamankan. (Dian,memo)

Bojonegoro-Memo. Sebagian besar mindset masyarakat belum banyak memahami akan kegiatan penambangan liar yang dilakukan adalah melanggar hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dimana pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.

Seperti yang terjadi di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur penambangan liar berhasil diungkap dan diamankan oleh Polres Bojonegoro pada hari Selasa (17/7/2018) lalu. Penambangan pasir yang diduga ilegal dan tidak berijin itu berhasil dihentikan oleh petugas berkat info dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada penambangan tanpa ijin.

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli membenarkan pihaknya mengamankan tambang ilegal, penangkapan terhadap pelaku berawal adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya pertambangan yang diduga tanpa dilengkapi perijinan yang berada di wilayah desa tersebut. 

"Ternyata benar, petugas mendapati adanya kegiatan penambangan pasir dan tanah urug secara mekanik dengan menggunakan dua unit ekskavator," ungkap, AKBP Ary Fadli pada media hari Senin (23/7).

Masih kata Kapolres, dari keterangan sasi-saksi yang ada di lokasi penambangan tersebut, diketahui bahwa yang melakukan penambangan atau pemilik dari tambang pasir dan tanah urug tersebut adalah TBR (40), warga desa setempat. Sementara pasir atau tanah hasil galian tersebut dijual dengan harga Rp110 ribu per rit, kepada para sopir truk yang datang ke area penambangan tersebut.

"Selanjutnya petugas mengamankan pemilik tambang berikut sejumlah barang bukti, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut," tegasnya.

Adapun barang bukti yang turut diamankan petugas berupa, 2 (dua) unit ekskavator beserta kunci, uang tunai Rp 800 ribu dari hasil penjualan pasir atau tanah urug, 1 (satu) unit truk warna kuning beserta kunci dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir atau tanah.

Atas perbuatannya, pemilik tambang tersebut disangka melaggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

"Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah", tegas Kapolres.

Kapolres berpesan kepada warga Bojonegoro yang ingin melaksanakan kegiatan pertambangan, agar mengurus perijinan yang sudah ada dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Dinas terkait, sehingga usaha pertambangan yang dilakukan legal.(dn/rf)

Posting Komentar