Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : dua tersangka saat digelandang ke Lapas oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo usai diperiksa. (Abd Latif,memo)

Sidoarjo-Memo. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menahan dua tersangka dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) pada hai Kamis (26/7/2018). Kedua tersangk yakni, Kades Kragan, Kecamatan Gedangan, Fathur Rohman dan Achmad Anwar, oknum PNS di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.

Penahan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo usai adanya pelimpahan berkas dari penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Sidoarjo.

Kanit Tipikor Polresta Sidoarjo, Iptu Hari Siswanto pada media menuturkan, "berkas kedua tersangka dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Untuk itu kami limpahkan,"tutur, Iptu Hari Siswanto.

Sementara diwaktu yang berbeda Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Adi Hardnato pada memojatim menyampaikan, kedua tersangka kami tahan, yang sebelumnya ketika penyidikan di Mapolresta Sidoarjo tidak dilakukan penahanan.

"Setelah kami nyatakan P21 berkasnya langsung kami tahan. Dengan pertimbangan penahanan karena penuntut umum takut terdakwa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,"jelasnya, hari Jumat (27/7) sore.

Masih kata Adi, pihaknya juga menilai penahanan kedua tersangka juga dinilai dari perbuatannya bukan dari barang buktinya. Selain itu, Kasi Pidsus menambahkan telah menunjuk JPU senior untuk menyidangkan kasus ini dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikir Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

"Nanti segera kami limpahkan." singkatnya.

Sekedar diketahui dalam kasus Pungli yang menyeret tersangka Achmad Anwar oknum PNS Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo ini di Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Polresta Sidoarjo ketika melakukan Pungli pengurusan perijinan ditempat kerjanya di (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) senilai Rp 6,7 juta untuk proses permudahan izin.

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Fathur Rohman tersandung perkara pungli setelah adanya transaksi jual beli tanah seluas 300 M2 seharga lebih dari Rp 350 Juta yang dibeli oleh berinisial K. Dari pembelian tersebut proses administrasi yang diurus ke Desa dimintai biaya sebesar 5 persen atau sekitar Rp. 15 Juta.

Namun, pembeli hanya mampu memberi uang sebesar Rp. 4 juta. Fathur Rohman tetap ngotot meminta uang yang di sodorkan pertama kali seperti umumnya fee yang diberikan pembeli lain. Korban akhirnya menaikan tawaran menjadi Rp. 6 juta, namun Kades pun masih ngotot enggan memproses administrasi bila fee tidak diberikan.

Kades pun lalu menurunkan permintaan fee menjadi Rp. 12,5 juta. Korban yang merasa butuh agar persoalan administrasi tanah itu selesai akhirnya terpaksa memberikan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Kades Kragan. Setelah itu, pihak korban akhirnya melapor ke Polresta Sidoarjo.

Kini atas perbuatan kedua tersangka bakal terancam pasal 11 atau 12 huruf E UU Tindak Pidana Korupsi. (al/rf)

Posting Komentar