Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro SH. SIK. M. Si., saat pamerkan tersangka Kades Laban (Slamet Efendi) bersama barang buktinya. (Istimewa)

Gresik-Memo. Tradisi Pungutan Liar (Pungli) ternyata masih melekat dan menjadi kebiasaan oleh oknum Kepala Desa (Kades). Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Pasalnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik menggelandang Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Slamet Efendi. Ia tertangkap basah kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) kepada warganya yang ingin mengurus Surat Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) tersangka Slamet Efendi mengelabui korban Sarkati, yang ingin menjual tanahnya seluas 0,027 meter persegi dengan harga Rp 90 juta dan nomor persil 29a. Untuk melengkapi berkas jual beli, korban diminta untuk mengurus Surat Keterangan oleh tersangka, dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp 20 juta.

Kapolres Gresik AKBP Wahyu S Bintoro mengungkapkan, mulanya tersangka meminta pada korban untuk membayar selembar pembuatan Surat Keterangan senilai Rp 20 juta. Setelah dinego oleh korban, maka disepakati sebesar Rp 10 juta.

"Sebenarnya Surat Keterangan itu tidak diperlukan lagi dalam proses jual beli maupun mengurus sertifikat. Tapi ini hanya modus tersangka untuk melakukan pungli," ungkap, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro pada media hari Senin (7/5/2018) di halaman Mapolres.

Masih lanjut Kapolres Gresik, pihaknya mendapatkan laporan mengenai Pungli tersebut sejak Januari 2018 lalu, dan pada saat dilakukan penyelidikan petugas mengamankan, barang bukti uang sebesar Rp 5 juta, Surat Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2018, kuitansi yang ditandatangani tersangka pada 19 April 2018, dan flasdisk yang berisi softcopy Surat Keterangan.

"Kami mendapat informasi sejak Januari 2018. Dan pada saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) sudah ada transaksi DP (Down Payment) uang senilai Rp 5 juta," ucapnya.

Sementara tersangka Kades Laban, Slamet Efendi berdali bahwa, melakukan pungutan liar itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Namun, untuk menguruk lapangan desa.

Kini atas perbuatannya tersangka Slamet Efendi bakal merasakan pengabnya hotel prodeo serta melaksanakan bulan Ramadhan di Rumah tahan (Rutan), dan terancam dijerat Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman 4 sampai 20 tahun penjara dan denda 200 sampai 1 Miliar Rupiah. (rif)

Posting Komentar