Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Ilustrasi

Sidoarjo-Memo. Bila biasanya karyawan yang di-PHK menggugat pesangon yang layak, ini malah sebaliknya. Perusahaan menggugat karyawan karena tak mau memberikan pesangon sesuai UU Tenaga Kerja.

Pasalnya, Nasib tak mengenakan terjadi pada Djoko Susilo. Menerima di-PHK ternyata tak juga membuat Presiden Direktur (Presdir) PT.Pakarti Riken Indonesia (Parin) yang beralamat di Gedangan, Sidoarjo luluh hatinya untuk memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang di PHK sesuai UU ketenagakerjaan yang berlaku di negeri ini. 

Bahkan  Presiden Direktur (Presdir)  PT Pakarti Riken Indonesia (Parin) Akihiro Otani, Warga Negara Asing (WNA) Jepang malah menggugat mantan karyawannya tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, yang berada di Jl. Dukuh Menanggal, Surabaya.

Akihiro tidak terima anjuran Disnaker Sidoarjo untuk memberikan hak pesangon Djoko sesuai yang termaktup pada UU no.13 tahun 2003  dan UU no.2 tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan.

Presdir pabrik sambungan pipa besi dan komponen kendaraan bermotor pemasok Astra tersebut, tetap bersikukuh untuk membayar pesangon berdasar Surat Keputusan Direksi no.069/PR/IX/2017 tentang pemberian sanksi dan pemutusan hubungan kerja karyawan  perusahaan modal asing (PMA) tersebut.

"Pemutusan hubungan kerja itu saya terima sepenuhnya, meski alasan-alasannya tidak masuk akal. Dan SK direksi tersebut sepertinya memang dibuat untuk mendepak saya. Karena PHK saya diputuskan cuma selisih 3 angka yakni melalui SK no.072/PR/IX/2017. Saya cuma meminta perusahaan untuk memberikan pesangon sesuai dengan aturan UU tenaga kerja yang berlaku di negara saya," terang, Djoko saat dikonfirmasi oleh memojatim pada hari Kamis (12/4/2018).

Sebelumnya, perselisihan ketenaga kerjaan tersebut sebenarnya juga sudah di mediatori Disnaker kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme tripartit.

Hasilnya Disnaker Sidoarjo memberikan anjuran melalui surat no.560/2285/404.5.7/2017 untuk mematuhi pemberian pesangon sesuai UU Tenaga Kerja no.3 tahun 2003.

Berdasar SK Direksi pesangon yang akan diberikan kepada Djoko hanya 2 x 4.820.000= Rp.9.640.000. Padahal Djoko terhitung sudah bekerja selama hampir 12 tahun sejak  Desember 2005.

Sesuai perhitungan dalam anjuran Disnaker yang berdasar aturan pemerintah yang berlaku yakni UU.no 13/2003 seharusnya Djoko mendapat hak pesangon berdasar upah pokok dan tunjangan tetap yakni pesangon sebesar Rp.6.220.000 x 9 = 55.980.000,- ditambah tunjangan 4 x 6.220.000 = Rp.24.880.000,-. total Rp.80.860.000,-.  Plus 15% penggantian hak X Rp.80.860.000,- = Rp. 12.129.000,-. Jadi seluruhnya adalah Rp.117.869.000,-.

Tak mau menerima saran Disnaker kabupaten Sidoarjo untuk membayar hak karyawan yang sudah diPHK, Akihiro Otani malah menunjuk DR.Budi Kusumaningatik SH, MH dan rekan untuk menggugat mantan karyawannya.

Tak mau nasibnya yang sudah jatuh makin tertimpa tangga, Djoko meminta bantuan  pengacara Tarcisius Gandung Pamungkas SH dan rekan untuk melawan kesewenang-wenangan dan ketidak adilan tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial.

"Saya tak ingin nasib rekan-rekan sesama karyawan seperti saya. Undang-undang negara ini harus ditegakkan, bukan kalah dengan SK direksi," harap, Djoko.

Masih lanjut Djoko, "Hukum di Indonesia harus berdaulat, tidak bisa dikalahkan oleh SK presiden direktur yang orang Jepang."pungkasnya.

Proses persidangan sudah berlangsung sejak 8 Februari 2018 lalu. Saat ini sudah memasuki pemanggilan dan mendengarkan saksi dari pelapor. Sayangnya, Kamis, 5 April 2018 saksi dari penggugat tak kunjung datang. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 12 April 2018 lusa dengan agenda pengajuan saksi dari penggugat lagi. (rif)

Posting Komentar