Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : Lembaga Swadaya Masyarakat GPD dan warga Desa Kepatihan saat mendatangi Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (Istimewa)

Sidoarjo-Memo. Puluhan warga Desa Kepatihan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Putra Daerah (GPD) pada hari Rabu (18/4/2018) geruduk kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kedatangan warga Desa Kepatihan ini bukan tanpa sebab. Namun, mempertanyakan perihal laporan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) program Prona atau Permohonan Tanah Sestimatis Lengkap (PSTL) Desa Kepatihan yang sudah sejak sebulan yang lalu belum ada tindak lanjut.

Kasus ini mencuat lantaran warga mencurigai adanya kwitansi notaris Prona, namun tidak menggunakan stampel dari notaris.

"Ini bukan kwitansi yang wajar. Kalaupun ini kwitansi notaris, kenapa tidak memakai stampel dari kantor notaris," terang, Sutaji salah satu warga Desa Kepatihan.

Sedangkan korlap lembaga GPD Bakri dalam orasinya menyampaikan, kedatangan massa meminta agar pihak korps Adhyaksa ini segera mengusut kasus dugaan pungli Prona desa Kepatihan Sidoarjo. 

"Kami minta Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera usut kasus ini," tegas, Bakri saat menyampaikan orasinya pada hari Rabu (18/4/2018).

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka menanggapi aksi demo tersebut menjelaskan, masyarakat masih tidak memahami apa yang ada dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa pemohon yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997 harus menggunakan akta sah dari notaris dan biaya itulah yang dikeluhkan masyrakat.

"Ada 651 pemohon prona yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997,"jelas, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka pada media diruanganya.

Lebih jauh mantan Aspidum Kejaksaan Tinggi NTT menegaskan, pihaknya setelah menerima laporan tersebut, terus melakukan Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan (Pulbaket).

"Kami akan tindak lanjuti, tugas kami adalah menegakan hukum sesuai undang -undang. Jika kasus ini ada perkembangan lebih lanjut, kami akan akan beritahu." tegasnya. 

Di waktu yang sama Kasi Intelejen, Idham Kholid menambahkan, pihaknya sudah Mengumpulkan Data dan Bahan Keterangan (Pulbaket). Hasilnya, program PTSL di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, awalanya hanya mendapat kuota 1.000 sertifikat. Namun, karena yang medaftar melebihi kuota akhirnya besar kuota ditambah menjadi 1.500 sertifikat, dan kini jumlah pendaftar mencapai 1.492 orang pemohon.

"Kuota pengurusan prona di Desa Kepatihan awalnya 1.000 sertifikat, karena yang mendaftar lebih sekitaran 1.400 akhirnya kuota pun ditambah 1.500 sertifikat. Secara ketentuan, tarifnya memang Rp.150 ribu, jika nominalnya lebih, jelas itu melanggar," pungkas, Kasi Intelejen Idham Kholid, seperti yang di kutip dari media faktual. (wd/rif)

Posting Komentar