Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : terdakwa FT saat jalani persidangan di PN Surabaya. (Moch Toha,memo)

Surabaya-Memo. Ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar persidangan kasus layanan sex lewat Chatting. Pada persidangan yang digelar secara tertutup untuk umum ini Dwi Winarko selaku Ketua Majelis Hakim, dengan Jaksa Pununtut Umum (JPU) Gusti Putu Karmawan dari Kejari Surabaya yang menyidangkan perkata tersebut.

Dalam persidangan, JPU membacakan dakwaanya dihadapan Hakim, dalam dakwaanya bahwa FT 24 tahun asal Surakarta Jawa Tengah datang ke Surabaya bersama RDK (saksi korban) tujuannya untuk liburan, namun sesampainya di Surabaya FT (Terdakwa) membuka pelayanan sex (Open Booking) yang diposting melalui Whatsapp HP terdakwa dengan tarip Rp 1 juta sekali main dengan durasi 1 jam.

"Terdakwa memposting melalui Whatsapp Hp nya memasang tarif Rp. 1juta dengan layanan sekali main selama 1 jam," ucap, JPU, Gusti Putu Karmawan.

Kemudian postingan terdakwa ditanggapi oleh saksi RB dengan meminta dikirim photo terdakwa dan saksi korban, setelah dikirim photo lalu saksi RB meminta untuk ketemu dan oleh terdakwa segera diberi alamat di Hotel Grand kamar 226 Jalan Pemuda.19 – 21 Surabaya pada hari Kamis 08 Pebruari 2018 sekira pukul 15,00wib.

Lantas sesampainya dikamar 226 Hotel Grand, saksi RB memberikan uang sebesar Rp 450 ribu untuk DP dan sisanya akan diberikan setelah berhubungan badan, pada sesi pertama RB berhubungan dengan terdakwa sementara korban menunggu dikursi, setelah RB selesai berhubungan dengan terdakwa giliran korban.

Namun naas, ketika RB sedang berhubungan dengan korban tiba tiba datang sejumlah Petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya, untuk mengamankan FT terdakwa, RDK korban dan RB lelaki hidung belang (pelanggan).
Atas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melanggar hukum dengan melakukan atau menyediakan atau menjual wanita untuk melayani nafsu para hidung belang, maka dengan ini terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang Undang RI No.21 tahun 2007 tentang PTPPO dan kedua pasal 296 KUHP. (mt)

Posting Komentar