Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Photo : Tersangka saat digelandang oleh Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Ardhani, SH. MH. (Moch Toha,memo)

Surabaya-Memo. Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak telah mendapat pelimpahan perkara PT Dok senilai Rp 179 M dari Kejaksaan Agung terkait penetapan empat orang tersangka dalam kasus dugaan Pengadaan Tangki Pendam (PTP)  Fiktif di Muara Sabak, Jambi oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (BUMN), dengan nilai kerugian sebesar Rp179 miliar.

Pantauan di lapangan, Kamis, (5/4/2018), sejak pukul 08.30 wib, keempat tersangka terkait dengan pengadaan tangki pendam fiktif di Jambi oleh PT Dok, "telah dilakukan pemeriksaan oleh Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Surabaya."kata, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 12 Oktober 2017 lalu. 

Empat tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah, mantan dirut utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya MFA, mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha MY, mantan Direktur Produksi IWYD, dan mantan Direktur Keuangan NST.

Sementara Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie, SH. MH,  saat dikonfirmasi perihal tersebut membenarkan adanya pelimpahan dugaan perkara korupsi yang membelit para petinggi perusahaan BUMN PT PAL tersebut.  "Iya memang sudah ada,  para tersangka datang tadi sekitar pukul 08.30 wib,"  ucap Lingga pada memojatim.

Pria berpenampilan familiar tersebut menambahkan, jika perkara dugaan pengadaan barang Fiktif tersebut pelimpahan dari Kejagung.

Kasus tersebut bermula saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai proyek Rp179.928.141.879.

Dalam pelaksanaannya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam.

Kemudian PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar USD3.9 juta kepada AE Marine. Pte, Ltd. Namun, dalam pelaksanaannya, justru tidak ada pekerjaan di lapangan atau di lokasi.

Dana tersebut justru digunakan untuk kekurangan pembayaran pembuatan dua kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd yang telah mempunyai anggaran tersendiri. Kontrak antara PT DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

Atas pengadaan proyek fiktif tersebut, ditemukan kerugian yang mencapai USD4juta. "Kerugian sekitar 3 juta USD hampir 4 juta USD. Fiktif. Seolah olah ada pekerjaan dibikin kontrak tapi tak ada pekerjaan uangnya sudah dicairkan," pungkasnya. (mth)

Posting Komentar