Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Arif Hidayat. (Istimewah)

Surabaya-Memo. Arif Hidayat yang selama ini dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bakal digantikan oleh Ketua MK  baru.  Hal tersebut diketahui melalui rapat pleno hakim konstitusi yang digelar pada hari Rabu (28/3/2018) di Jakarta, kemarin.  

Hasil dari rapat pleno tersebut menyebutkan jika  pejabat sebelumnya yang telah menjabat dua periode tidak diperkenankan untuk menjabat lagi. Keputusan musyawarah mufakat tersebut dalam rapat pleno menandakan berakhirnya polemik boleh tidaknya Ketua MK lebih dua kali menjabat dapat dipilih lagi. 

Terlebih Arif Hidayat Ketua MK selama dua periode itu juga dilaporkan oleh publik perihal dugaan pelanggaran kode etik ringan pada tahun 2016 dan 2018. Teguran lisan pun dijatuhkan, hingga saat ini laporan masih diperiksa oleh Dewan Etik MK. 

Menurut Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN)  Syarif Hidayatullah, Islam Hasani mengatakan,  pengumuman hasil rapat pleno hakim (RPH) MK itu mengakhiri polemik boleh - tidaknya Arief dipilih kembali menjadi Ketua MK.  Sebelumnya,  beredar anggapan bahwa Arief masih bisa menduduki kursi jabatan sebagai Ketua MK.  "Karenanya,  Ketua baru diharapkan bisa mengangkat marwah dan wibawa lembaga," ujar Ismail Hasani,  seperti yang dilansir kompas. 

Sementara Wakil Ketua MK,  Anwar Usman dalam siaran persnya mengatakan,  sembilan hakim mengadakan Rapat Pleno Hakim (RPH) yang diadakan sejak pukul 08.30 wib. hingga 10.00 wib. Rapat digelar guna membahas mekanisme pemilikan Ketua MK.  Salah satu putusan RPH,  Arief tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih lagi sebagai Ketua MK.  Sedangkan,  delapan hakim lainya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai Ketua MK.  "Sesuai pasal 4 Ayat (3a) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, dan Pasal 2 Ayat Ayat (6) Peraturan MK Nomor 3Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK, seseorang yang telah dua periode menjadi Ketua MK tidak bisa dipilih lagi Menjadi Ketua MK, " urai, Anwar. 

Sembilan hakim konstitusi,  termasuk Arief,  melalui musyawarah mufakat menyepakati point tersebut. 

Sementara Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Veri Junaidi mengatakan,  Ketua MK kedepan idealnya berlatar belakang akademisi sehingga bisa membawa MK pada perdebatan keilmuan,  akademik,  dan bukan politicking.  "Ketua baru harus mengangkat marwah kelembagaan dan menjadi negarawan dan mengetahui seluk beluk MK,"  tegasnya.  

Senada dengan Veri Junaidi, Mohamad Ikhwan,  dosen Hukum Tata Negara (HTN) di salah satu Perguruan Tinggi Surabaya juga mengatakan.  "Pada prinsipnya,  sebagai leader di lembaga yang beribawa tersebut,  sepatutnya diisi oleh orang yang bener-bener bersih, kritis dan tegas,  jauh dari kepentingan politik pragmatis," pungkasnya. (mth/rif)

Posting Komentar