Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : terdakwa mantan Walikota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Juanda. (Moch Toha,memo)

Surabaya-Memo. Eddy Rumpoko, Walikota mantan Walikota Batu , terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa, pada hari Jumat (2/2/2018) menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaa di Pengadilan Negeri Tipikor  Surabaya, Juanda.

Budhie Sarumpet, Jaksa Penuntut dari KPK menjelaskan, Eddy dinyatakan menyalahgunakan wewenang dengan menerima suap Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Pemkot Batu pada 2017. Saat itu, proyek pengadaan senilai Rp 5,26 miliar yang dimenangi PT Dailbana Prima. 

"Terdakwa Eddy Rumpoko menerima hadiah dalam kapasitasnya sebagai Walikota Batu dari pengusaha bernama Filipus Djap," terang, Budhie dalam membacakan Dakwaan.

Ketua Majelis Hakim Unggul Warso Mukti, meski memberikan kesempatan eksepsi (bantahan) terdakwa melalui kuasa hukumnya Agus Dwi Warsono meminta agar langsung dilanjutkan pada pembuktian atas dakwaan jaksa KPK. 

"Kami akan langsung ke pembuktian saja, untuk membuktikan kebenaran dakwaan yang disampaikan jaksa KPK," ujar, Agus kepada ketua majelis hakim Unggul Warso Mukti.

Usai sidang, Eddy Rumpoko politikus dari PDI Perjuangan ini menolak berkomentar saat para wartawan mewawancari dirinya perihal kasus yang menjeratnya. Sembari tersenyum, Eddy justru meminta doa restu dalam menjalani persidangan. 

"Mohon doa restunya teman-teman," singkat, Eddy sembari meninggalkan ruang sidang.

Dalam dakwaan tersebut juga diketahui, Eddy Rumpoko menerima uang Rp 500 juta, KPK yang melakukan pengusutan langsung menggelar operasi tangkap tangan. KPK langsung menangkap Eddy dan menyita uang tunai sebesar Rp 200 juta yang diterimanya. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya telah diberikan untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Eddy.

KPK juga menyita uang tunai Rp 100 juta yang diberikan terdakwa lainnya yaitu pengusaha Filipus Djap kepada Edy Setyawan, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu sebagai panitia pengadaan. Dalam kasus ini, Eddy dijerat Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (mt/rif)

Posting Komentar