Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Anggota DPRD Surabaya, Vinsensius Awey. (Abd Latif,memo)

Surabaya-Memo. Penetapan ruang terbuka hijau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi polemik bagi warga Surabaya. Pasalnya, Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menetapkan 30 persen kawasannya sebagai ruang terbuka hijau sesuai UU 26 tahun 2007.

Peraturan RTRW Kota Surabaya pertama disahkan dalam Perda 23 tahun 1978 di mana diperbarui dalam 3 tahun 2007, dan diperbarui lagi dalam Perda 3 tahun 2014. Namun, produk hukum tersebut baik undang-undang dan perda dinilai hanya jadi alat menyandera lahan warga.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, bahwa lahan tersebut hanya diperuntukkan sebagai lahan terbuka, tidak boleh dialihkan menjadi rumah atau bangunan lainnya.

Harusnya masih sambung, Awey untuk benar-benar melaksanakan aturan hukum yang dibuat, pemerintah harus melakukan pembebasan lahan warga yang ada. Seperti lahan di Pamurbaya yang tidak boleh dialihfungsikan sembarangan.

"Harusnya pemerintah sesegera mungkin melakukan pembebasan lahan," tutur, politisi partai Nasdem yang akrap disapa Awey, pada hari Rabu (7/2/2018).

Lebih jauh Awey mengatakan, jika tidak dibebaskan kesannya menyandera lahan warga. Sebab, jika warga membangun sekalipun di lahan milik sendiri, akan dianggap melanggar peraturan.

"99 rumah yang dinyatakan melanggar. Padahal mereka beli tanah, seperti yang terjadi di Gunung Sari."ungkap, Awey.

Masih lanjut Awey, Selain itu Pemkot perlu adanya pengawasan, pembebasan secara bertahap harus dilakukan.

"Bayangkan dari tahun 1978 hingga saat ini, 40 tahun lahan warga tidak dibebaskan dan juga tidak boleh dibangun karena masuk lahan konservasi," ujarnya.

Politisi Partai Nasdem tersebut berharap Pemkot Surabaya dapat melakukan pembebasan secara masif. Dan ia (Awey) menilai Pemkot Surabaya melakukan kesalahan turun-temurun.

"Saya berharap pemerintahan Risma dapat dibebaskan secara baik dan benar,"tegas, politisi yang dikenal cukup tegas membela kepentingan masyarakat ini.

Sesuai perda yang dibuat, pemerintah harus serius melakukan pembebasan tidak dengan memperbarui perda saat waktu habis.

"Perda RTRW yang sekarang kalau tidak salah 20 tahun. Berarti 20 tahun harus bebas, bukan diperbarui dengan perda baru," pungkasnya.

Sekedar diketahui lahan warga sejak tahun 1978 hingga kini tidak dapat dimiliki dan digunakan secara hak milik, karena dinilai masuk dalam area konservasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. (al/rif)

Posting Komentar